Pemimpin Polesan Iklan

Ahmad Musta'id, Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Ranting Lambangan, Kudus

Kesejahteraan rakyat masih jauh. Kemiskinan masih menggurita di negeri ini. Akses pendidikan dan kesehatan yang rendah masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Ditambah lagi, akhir-akhir ini krisis mulai merambah dan menjalar dalam ranah etika, moral, budaya dan kultur bangsa Indonesia.
Identitas bangsa telah tak dikenal lagi. Indonesia sebagai negara yang ramah tamah kehilangan kesadarannya menjadi bringas dan liar. Tentu, krisis yang telah tergenapi ini benar-benar telah menghancurkan tiap sendi kehidupan bangsa.

Pangkal permasalahan terletak pada kepemimpinan elite  kita. Krisis kepemimpinan menjadi masalah utama. Idealnya pemimpin adalah yang mampu memenuhi aspirasi rakyat di segala bidang. Mengabdi, bukan memenuhi kebutuhan sendiri atau kelompok. Jujur, adil, berdedikasi, ikhlas, visioner dan peduli rakyat adalah karakteristik pemimpin yang melakukan pengabdian.

Carut-marutnya masalah negeri ini yang masih melilit. Memunculkan sentimen di masyarakat untuk ikut nimbrung dalam demokrasi. Semua orang menyabdakan diri bisa menjadi pemimpin yang baik dan bisa mengatasi masalah yang ada di negeri ini. Benar, negeri ini berprinsip demokrasi. Artinya, setiap orang berhak untuk ikut andil dalam kegiatan pemerintahan. Setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih. Tetapi pertanyaannya, ada tameng kualitas yang mumpuni apa tidak. Beragam cara dan masalah uang pun tak menjadi kendala, penciptaan citra lewat media massa banyak ditempuh untuk menawarkan diri sebagai pemimpin yang memiliki prospek.

Menjelang pilpres 9 Juli 2014, media massa, baik cetak maupun elektronik, boleh tersenyum lebar, lantaran pada saat-saat begini mereka panen untung. Omset dari iklan meningkat seiring dengan banyaknya permintaan dari para calon pemimpin. Nasib bangsa diobral para calon pemimpin dari iklan. Penawarannya pun menggiurkan, perubahan yang lebih baik pasti yang dijanjikan. Korupsi dituntaskan, akses pendidikan dan kesehatan digratiskan.

Sebenarnya tak ada masalah para calon pemimpin mengiklankan diri. Niat-niat baik mereka ingin menuntaskan permasalahan perlu diapresiasi tinggi. Namun, menjadi suatu masalah, ketika mereka sudah menjadi pemimpin, kebanyakan pengalaman selama ini komitmen yang mereka iklankan jauh dari realitas. Berantas korupsi, justru penyakit korupsi semakin kronis.

Dengan iklan, bukan berarti kita meragukan kepemimpinan para calon peminpin. Bisa jadi mereka memiliki daya tawar dalam soal kepemimpinan, namun untuk menjadi pemimpin yang benar-benar membawa perubahan, daya tawar saja tidak cukup. Mereka harus memiliki daya cipta yang tinggi. Hal itu sepertinya hanya bisa ditunjukkan dengan pengalaman, bukan sekadar pengetahuan, apalagi iklan. (M. Abdullah Badri, 2012)

Benar-benar ampuh, kekuatan iklan mampu melambungkan nama mereka. Popularitas meningkat tajam, nama semakin berkibar. Citra telah berhasil mereka bentuk. Gagasan yang ditawarkan pun menjadi harapan semua rakyat. Namun, gagasan hanyalah gagasan, sebelum dipraktekkan di panggung kenyataan. Dan besar penilaian rakyat terletak pada realisasi gagasan. Pemimpin yang tak sekadar janji inilah  yang menjadi dambaan semua rakyat. Pada akhirnya, pemimpin bukan produk iklan, melainkan dari produk publik.

Pemimpin polesan iklan

Dalam sistem demokrasi, siapapun berhak untuk menjadi pemimpin, asal diakui dan didukung oleh suara mayoritas. Masalahnya, ketika suara mayoritas itu terkecoh dengan tampilan luar itu akan menjadi bumerang di masa yang akan datang. Di sinilah tantangan demokrasi. Masyarakat harus cerdas dalam membaca calon pemimpin yang akan mereka pilih. Janganlah ada seorang camat yang membaca wr.wb dengan apa adanya teks, tanpa mengetahui kepanjangannya: warahmatullah wabarakatuh.

Apalagi di era sekarang ini, media massa telah menjelma barang provokatif yang ampuh. Masyarakat dituntut lebih cerdas jika tidak ingin menuai kekecewaan di kemudian hari. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi problem penilaian kepemimpinan.

Pertama, pendidikan tentang hak dan kewajiban dalam demokrasi. Selama ini, rakyat kita hanya diberi pengetahuan sebatas bagaimana cara menyoblos dalam pemilu. Mereka tidak mengetahui kriteria pemimpin semacam apa yang dibutuhkan dalam era serba sulit seperti sekarang ini, kecuali kriteria umum semacam jujur, adil, berwibawa dan seterusnya.

Kedua, transparasi pribadi tokoh pemimpin. Dalam melakukan politik iklan, seseorang calon pemimpin diharapkan untuk sejujur-jujurnya dalam menilai diri pribadi. Menutupi merupakan tindakan penghianatan terhadap rakyat. Rakyat didekati ketika musim kampanye, giliran kursi empuk sudah didapat, rakyat menjadi bulan-bulanan.

Ketiga, kritisisme rakyat. Media massa hanya menyediakan paket iklan seorang tokoh. Penilaian tergantung persepsi masing-masing. Karenanya, kemampuan menilai siapa calon pemimpin yang layak memang diperlukan.

Dewasa ini terjadi krisis penilaian seorang pemimpin. Sebab, antara pemimpin yang benar-benar idealis dan yang polesan hanya beda tipis. Keduanya sama, menyuarakan dan mengusung suara rakyat. (M Abdullah Badri, 2012)

Pada akhirnya, rakyat harus lebih selektif dalam memilih pemimpin, bukan sekadar popular nama, melainkan juga kebijakannya. Pemimpin yang benar-benar sosok pemimpin, bukan pemimpin polesan iklan.

0 Response to "Pemimpin Polesan Iklan"

Post a Comment