Perempuan dalam Panggung Politik

Oleh Ahmad Musta'id - Aktivis LPS Gema Muslimin; Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Ranting Lambangan, Kudus; Siswa MA Nahdlatul Muslimin

Menyoal kesetaraan gender sampai saat ini belum tuntas. Perempuan masih dianggap sebagai kaum yang tertindas. Kesetaraan gender yang gaungnya telah lama santer terdengar, nyatanya perempuan dalam beberapa aspek bidang kehidupan masih sepi sebagai partisipan. Hal itu tercermin salah satunya dalam keterwakilan perempuan dalam panggung politik.

Sampai saat ini, partisipasi perempuan dalam partai politik dan lembaga legislatif masih rendah. Meskipun secara kuantitas perempuan di parlemen sudah mengalami peningkatan, yaitu dari 11,33% pada pemilu 2004 menjadi 18% pada pemilu 2003. Akan tetapi, angka ini masih jauh dari yang dicita-citakan, yakni 30% menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan BPD. Padahal jika ditelisik lebih lanjut, tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan secara demografis merupakan mayoritas, jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, namun secara politis mereka mendapat porsi minoritas.

Peran perempuan selama ini masih direpresentasikan sebagai orang yang lemah lembut, karenanya peran di panggung politik dianggap kurang cocok karena politik selalu identik “maskulin”. Stigma bahwa posisi perempuan selalu di bawah peran laki-laki. Haknya pun diterapkan sesuai dengan representasinya itu, yakni bukan sebagai pemimpin, melainkan pendamping.

Peran perempuan dalam ruang publik sangat terbatas. Gerak manuver mereka diberi sekat sebatas ruang domestik semata, keluarga. Sementara ruang publik sepenuhnya kuasa kaum laki-laki. Politik tidak mengenal jenis kelamin. Ia pun bukan makhluk yang hermaprodis (berkelamin ganda). Tidak pula aktor panggung politik harus didominasi tunggal para laki-laki, sehingga menciptakan dan mengecap bahwa politik adalah panggung yang berbau “maskulin”.

Perempuan dalam panggung politik merupakan representasi dari tubuh luar perempuan. Tubuh luar sendiri disini dimaknai sebagai posisinya yang berhubungan secara relasional dengan ruang sosial, seperti kepatuhan tubuh dan ritual estetika tubuh. Sebaliknya, tubuh dalam berkorelasi dengan proses penuaan tubuh biologis yang bisa mengalami penuaan seiring bertambahnya usia. Antara tubuh dalam dan tubuh luar ada saling keterpengaruhan.  Beroperasi bareng. Tubuh kemudian dideklarasikan sebagai media kesenangan dan dijadikan pusat hasrat dengan motif citra idel: muda, cantik, segar, sehat sensual dan menarik. Tubuh sebagai citra itulah yang kita lihat dalam pemberitaan pencalonan KPK dan peran Sri Mulyani pasca jadi Menteri Keuangan.

Kebebasan demokrasi menjamin hak setiap warga dalam perebutan pengaruh politik, baik memilih atau dipilih. Tidak ada hambatan konstitusional. Tanpa membedakan status sosial, kelas ekonomi, ras dan gender, semua orang berhak mencalonkan diri jadi pejabat, asal memenuhi syarat administratif.

Tidak ada yang aneh bila perempuan mencalonkan diri, tapi karena budaya patriarkhi masih menjadi anutan luas psikologi masyarakat, ditambah kultur konsumerisme yang menguat, telah membuat fenomena perempuan mencalonkan diri dalam kompetisi politik dilihat sebagai sebuah “keajaiban” yang perlu dilestarikan (M. Abdullah Badri, 2012: 242).

Tidak hanya dalam panggung politik secara nasional, di sejumlah daerah pun perempuan masih mengalami kendala yang berbenturan dengan persepsi adat istiadat dan agama, beginilah hasil studi Pusat Penelitian Politik LIPI menyimpulkan. Misal, dalam budaya Jawa, muncul tiga idiom untuk ranah perempuan, yakni dapur, sumur dan kasur. Mereka tidak memiliki bargaining yang cukup kuat dimata para suami selain sebagai pelayan saja. Akibatnya peran perempuan tetap saja tidak terbuka bagi pengembangan mereka. Kondisi ini semakin diperparah dengan pemahaman agama yang kurang terbuka. Perempuan harus selalu menuruti suami. “Haram” bila perempuan keluar rumah tanpa seizin suami.

Setidaknya ada dua hal terkait persoalan perempuan di bidang politik. Pertama, masih rendahnya minat perempuan terjun di panggung politik. Kedua, masih sedikitnya partai politik yang secara konkret membela perempuan. Ruang telah ada, kesempatan sama antara perempuan dan laki-laki dalam panggung politik bukan pilihan tetapi keniscayaan. Begitu pula dengan partai politik, menyejajarkan antara perempuan dan laki-laki dalam panggung politik sudah jelas termaktub dalam konstitusional.

Pintu masuk politik telah dibuka lebar bagi perempuan, konstitusional telah secara jelas mendukung. Kini, tinggal apakah mau apa tidak perempuan masuk menjadi aktris dalam panggung politik. Politik tidak mengenal dan membedakan jenis kelamin. Kapabilitas dan kapasitaslah yang dinilai mampu bekerja secara optimal, sistematis dan kritis dalam mencermati dan menyelesaikan berbagai persoalan. Laki-laki atau perempuan tidak pernah jadi persoalan. Terlepas dari itu, patut kita nantikan kiprah perempuan dalam panggung politik di tahun 2014 mendatang.

0 Response to "Perempuan dalam Panggung Politik"

Post a Comment