Demokrasi ala UU Pilkada

SEMARANG, Islamcendekia.com - Pada Minggu (28/9/2014), pukul 20.25 WIB, Cakra Semarang TV menggelar Dialog Merah Putih dengan tema "Demokrasi ala UU Pilkada" secara live di studio Cakra Semarang TV Semarang.

Hadir Muharom Alrosyid (Lembaga Social Campaign Pesan Baik Indonesia) dan Hamidulloh Ibda (Direktur Utama Forum Muda Cendekia Jawa Tengah) sebagai pembicara.
Dialog yang dimoderatori Ahwani tersebut mengkaji lebih dalam UU Pilkada yang baru saja disahkan DPR. "Ini bisa dikatakan sebagai kemunduran demokrasi, atau sebaliknya bisa menjadi awal kebangkitan demokrasi," paparnya.

Muharom Alrosyid juga menjelaskan sebenarnya Pilkada langsung adalah masalah metode. "Mau langsung atau tidak langsung, sebenarnya kita bisa menilai bahwa prinsip demokrasi dalam UU Pilkada tersebut tidak terpotong," tutur Rosyid.

Indonesia, lanjut Rosyid, tidak bisa secara instan menerapkan demokrasi. Karena, menurut alumnus IAIN Walisongo tersebut di Indonesia sukanya menggunakan yang instan. "Pilkada langsung dinilai gagal karena banyak politik uang, maka diganti dengan Pilkada tidak langsung. Ini merupakan salah satu karakter instan dalam dunia politik di negeri ini," jelas Dia.

Senada dengan itu, Hamidulloh Ibda tidak mempermasalahkan menolak atau menerima UU Pilkada tersebut. Pasalnya, Ibda menilai di tiap metode demokrasi pasti ada kekurangan dan kelebihannya. "Bahkan, demokrasi itu sendiri membawa cacat bawaan. Tiap calon yang mendapat suara terbanyak ia menang. Tak peduli ia cerdas atau tidak, bermoral atau tidak, jika dapat suara banyak ya menang," ungkap penulis buku Demokrasi Setengah Hati itu.

Mahasiswa Pascasarjana Unnes itu juga berpendapat bahwa sebenarnya mau langsung atau tidak sudah termasuk wujud demokrasi. "Banyak yang menolak UU Pilkada, namun kita harus menilai dengan bijak. Artinya, jika UU Pilkada itu sudah final dan dilaksanakan sah-sah saja, asalkan DPR yang bersangkutan benar-benar pro, berpihak dan mewakili rakyat dan tidak sarat kepentingan semu," tuturnya.

Ada 7 prinsip demorkasi menurut Robert A. Dahl, lanjut Ibda, salah satunya yaitu hak memilih dan dipilih. "Nah, sebenarnya jika UU Pilkada dilaksanakan sudah memotong hak-hak demokratis rakyat. Padahal substansi demokrasi itu kekuasaan di tangan rakyat.

Reporter dan Editor: Achmad Hasyim. Foto: AH.

0 Response to "Demokrasi ala UU Pilkada"

Post a Comment