DPP APSI Desak RUU Advokat Disahkan

DPP APSI Desak RUU Advokat Disahkan
Ketua Umum DPP APSI Drs Taufik CH, MH (paling kiri) bersama dengan advokat senior lainnya.

SEMARANG, Islamcendekia.com - Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPP APSI) bersama sebagian besar organisasi advokat lainnya mendesak agar RUU Advokat segera disahkan. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum DPP APSI Drs Taufik CH, MH saat ditemui di kediamannya di Semarang, Minggu (21/9).

Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa selama ini profesi advokat dimonopoli oleh Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) melalui aturan wadah tunggal. Sementara itu, ribuan advokat yang menjalani Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di luar Peradi terancam tidak dapat menggunakan haknya untuk beracara di Pengadilan.

Pasalnya, wadah tunggal (single bar) dijadikan landasan bagi Pengadilan Tinggi untuk tidak menyumpah bagi advokat di luar Peradi. Karenanya, RUU Advokat 2013 mendesak untuk disahkan demi nasib ribuan advokat di luar Peradi.

"DPP APSI mendesak agar RUU Advokat segera disahkan. Hal ini bertujuan untuk menegakkan kemandirian advokat, mengakomodasi ribuan advokat yang tidak bisa beracara di luar Peradi, dan menjembatani bagi masyarakat pencari keadilan yang sangat memerlukan jasa hukum dari advokat," ujar Taufik.

Menurutnya, Peradi dengan wadah tunggalnya mencederai asas demokrasi, tidak berpijak pada asas Bhinneka Tunggal Ika, melanggar kedaulatan berserikat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, dan tidak bercermin pada sejarah panjang pembentukan advokat di Indonesia.

Secara de facto, lanjut Taufik, tidak ada yang namanya wadah tunggal sebab organisasi advokat seperti Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Kongres Advokat Indonesia (KAI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Serikat Pengacara Syariah (SPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), termasuk Peradi sendiri masih eksis dan punya banyak anggota.

Terkait adanya isu intervensi pemerintah melalui Dewan Advokat Nasional (DAN) yang diatur RUU Advokat, DPP APSI tidak membenarkan hal tersebut. Pasalnya,  DAN berperan mirip seperti Dewan Pers untuk kalangan wartawan dan memiliki fungsi strategis dalam merumuskan regulasi, pendidikan, termasuk kode etik advokat.

"Isu intervensi pemerintah kepada advokat melalui DAN hanyalah wacana menyesatkan yang diluncurkan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan adanya RUU Advokat. Yang jelas, DPP APSI mendesak dan menyerukan agar RUU Advokat segera disahkan karena dinilai lebih maslahat dan bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang ingin mencari keadilan," tegas dia.

Reporter: Prabu Jayanegara

0 Response to "DPP APSI Desak RUU Advokat Disahkan"

Post a Comment