Mafia Pangan


Oleh Hamidulloh Ibda
Akademisi Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

Di era kapitalisme, petani harus bertahan agar lumbung kesejahteraan rakyat terjaga. Hal itu tidak akan terjadi jika tidak ada kebangkitan tani, kedaulatan dan ketahanan pangan. Praktik kartel dan mafia di sektor pangan juga harus diberantas.

Pekerjaan rumah presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK sangat berat, terutama dalam mendaulat pangan. Kebutuhan ekonomi riil bagi terciptanya stabilitas ekonomi agar melahirkan kesejahteraan harus menjadi poros pemerintahan Jokowi-JK. Berkaca pada sejarah, rata-rata pemimpin di negeri ini lebih beriman pada ekonomi pasar yang dihidupi dari ”utang-piutang,” pro-pertumbuhan dan tidak berbasis pada ekonomi riil, ekonomi kerakyatan dan pertanian.

Emha Ainun Nadjib (2012) menyatakan petani adalah kunci dan masa depan negara dan dunia. Dalam perspektif sosialisme, petani merupakan orang terpenting di dunia. Tanpa petani, unsur pangan akan buntu. Banyak orang apatis terhadap pertanian, padahal potensi pangan di Indonesia hakikatnya ditentukan petani.

Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Sumber daya alamnya terlengkap di dunia. Indonesia memiliki hutan terluas di dunia yaitu 121 juta hektar dan terkaya ketiga setelah Brasil dan Konggo dalam mega biodiversity. Indonesia memiliki jumlah pulau 17.504 pulau (Degdagri, 2004). Jumlah penghuninya adalah 211.000.598 yang menurut perhitungan pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 250 juta jiwa dan tahun 2050 bisa mencapai 290 juta.

Sayangnya, secara sosiologis kita dapat menyebut Indonesia sebagai “bangsa kaya” yang “miskin” karena hidup kekurangan sehingga utang tiap tahun. Proyek utang-piutang ini lah awal mula penjajahan baru secara sosial, politik, ekonomi dan budaya. Jika tidak ada kebangkitan petani, pangan di negeri ini terancam.

Masalah mendasar yang kita hadapi adalah kemiskinan dan pengangguran. Padahal Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kemiskinan dan pengangguran bukan sekadar permasalahan statistik atau angka, melainkan persoalan nyata mengenai sulitnya kondisi kehidupan rakyat kita, terutama petani.

Negeri mafia pangan
Salah satu masalah yang terus membuat sektor pangan tak pernah berdaulat di negeri ini adalah kuatnya cengkeraman para mafia, salah satunya mafia pupuk. Sebentar lagi, bulan Januari musim panen. Bulog mestinya difungsikan. Saat Jokowi dilantik, itu sudah masuk musim tanam. Kita harus antisipasi kelangkaan pupuk yang selalu jadi mainan mafia pupuk.

Tidak hanya mengantisipasi potensi kelangkaan pupuk di musim tanam, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla juga harus mengantisipasi kemungkinan kelangkaan benih. Selama ini, pupuk dan benih selalu menjadi “permainan” oknum-oknum di sektor pangan, hal itu bukan rahasia lagi.

Lihat saja kita masih menemukan pupuk bersubsidi di Kuching, Malaysia. Ini merupakan permainan, persis seperti mafia BBM. Di bulan Oktober 2014 saat Jokowi sudah mulai bekerja, masalah mafia seharusnya sudah bisa diberantas. Oktober mafia pupuk harus diselesaikan (Kompas, 20/9/2014).

Padahal, Indonesia sangat mungkin untuk secepatnya bisa berdaulat di sektor pangan. Tetapi memang sektor ini seperti salah urus dan kelola. Ia pun mencontohkan BUMN Sang Hyang Sri yang bergerak dalam pembudidayaan benih. Perusahaan pelat merah yang memunyai lahan untuk pembudidayaan benih hingga 3.000 hektare itu kini “megap-megap.”

Seandainya diurus dengan benar, Sang Hyang Sri bisa menjadi “juru selamat” bagi petani, terutama untuk memenuhi bibit atau benih unggul tanaman pangan atau komoditas. Kita tahu, Sang Hyang Sri punya 3.000 hektare lahan. Namun saat ini tidak demikian, karena orientasinya proyek sehingga kreativitas tak ada lagi.

Badan Urusan Logistik atau Bulog dulu bisa jadi pengaman harga pangan, namun sekarang tidak lagi. Maka dari itu, kita harus mengembalikan fungsi Bulog. Bulog juga tak perlu melulu cari untung, tapi jadi agent development, menjadi stabilisitator harga dan penjaga stok nasional.

Apalagi Bulog, kata Benni, sudah punya gudang-gudang di pelabuhan atau di kota-kota di daerah. Tinggal fungsikan itu kembali sehingga, ketika masa paceklik tiba, masalah pangan tak terus jadi problem. Tak hanya itu, saat ini gudang-gudang Bulog atau KUD menganggur, bahkan menjadi lapangan futsal.

Para mafia pemburu rente di sektor pangan itu masuk di kala musim panen petani. Contohnya membanjirnya bawang impor dari luar yang masuk ke Brebes, Jawa Tengah. Bawang impor yang masuk “jelek-jelek”, sementara bawang Brebes itu kualitas nomor satu. Tapi di-packing jadi bawang Brebes dikirim ke Papua.

Praktik-praktik curang seperti itulah yang mesti diberantas di era Jokowi. Kita yakin Jokowi berani. Karena itu, menteri pertaniannya pun harus berani memberantas mafia, bukan malah melanggengkannya.

Berantas mafia pangan
Memberantas mafia butuh keberanian. Pertama; kembali ke aturan yang ada. Jika ada regulasi yang condong pada penguasaan pasar oleh sekelompok orang, atau monopolistik, itu harus dievaluasi dan perbaiki. Mengapa? Karena di situ mafia atau kartel bermain.

Kedua; di awal pemerintahannya, pemberantasan mafia impor pangan atau praktik kartel dalam tata niaga, mesti jadi prioritas, bahkan mesti jadi prioritas dalam program 100 hari Jokowi-Jusuf Kalla. Harus dikembangkan usaha di luar masa tanam agar petani tak menganggur ketika masa tanam usai. Ia pun mengusulkan agar pemerintah ke depan membangun industri dasar pengelolaan hasil pertanian. Di industri dasar ini, produk pertanian paling tidak bisa diolah dalam satu atau dua proses.

Banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi Jokowi di sektor pangan, terutama komitmen Jokowi untuk melindungi petani dari serbuan produk pangan impor. Oleh sebab itu, produktivitas petani domestik mesti digenjot dan didukung, baik oleh politik anggaran, regulasi, maupun riset serta teknologi tepat guna.

Kita harus mengapresiasi karena kedaulatan pangan menjadi prioritas pemerintahan Jokowi. Setidaknya, ada lima strategi dasar yang harus dilakukan. Lima strategi itu, antara lain, pengembangan usaha tani berbasis agribisnis dan agri-industri, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, revitalisasi dan penguatan kelembagaan petani, pengembangan teknologi tepat guna berbasis kearifan lokal melalui revitalisasi dan penguatan lembaga riset, serta pembangunan infrastruktur pertanian dan perdesaan.

Strategi dasar itu harus mencapai sasaran kebijakan di level petani, lahan, infrastruktur, teknologi, industri, benih, dan kelembagaan. Pemerintahan Jokowi ke depan harus segera menyiapkan infrastruktur pendukung pertanian, misalnya membangun 25 waduk baru dan saluran irigasi baru untuk 3 juta hektare serta mencetak sawah baru seluas 1 juta hektare. Reformasi agraria juga mutlak dilakukan. Hal ini penting untuk memperbesar akses petani terhadap lahan pangan baru, yakni seluas 9 juta hektare.

Kebangkitan pangan
Jika pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen penuh, bisa mencapai swasembada pangan dalam waktu dua tahun, selambatnya di tahun 2017. Swasembada itu termasuk beras, jagung, gula, sagu, singkong, kentang, rumput laut, daging, dan ikan yang saat ini masih dilakukan impor. Kementerian Pertanian harus bisa mewujudkan swasembada pangan dan menghilangkan kebergantungan pada impor pangan.
Fakta yang terjadi, ketimpangan kesenjangan kian menganga. Padahal 60 persen penduduk tinggal di perdesaan dan 70 persen di antaranya berprofesi sebagai petani. Di sisi lain, sektor pertanian hanya menyumbang 13,6 persen PDB.

Pangan dan pertanian di Indonesia bisa bangkit jika melakukan beberapa gerakan. Pertama; menciptakan undang-undang pangan yang jelas dan menguntungkan rakyat. Kedua; implementasi kemandirian pangan dari level bawah hingga atas. Ketiga; menciptakan road map yang berisi optimalisasi peran bulog, setop impor, diversifikasi, gerakan cinta produk dalam negeri, optimalisasi lumbung desa.

Tak kalah penting, revitalisasi kurikulum pangan harus dilakukan, bendungan, infrastruktur, jenis pangan, fungsi pangan, agensi pangan dan modernisasi industri pangan. Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla perlu mempercepat tersedianya peta dasar pertanahan yang baku.

0 Response to "Mafia Pangan"

Post a Comment