Ujian Nasional (UN) Menjadi Komoditi Mahal

ujian nasional
Ilustrasi Ujian Nasional. Foto: Lismanto/Islamcendekia.com
Oleh Kuat Pujianto

Pelaksanaan Ujian Nasional untuk tingkat SLTA telah usai beberapa hari yang lalu, terkecuali di wilayah yang pelaksanaannya diundur karena keterlambatan cetak di 11 provinsi. Namun demikian, tidak serta merta akan usai hujatan dan kritikan terhadap pelaksanaan hajat pendidikan tahunan ini.

Pelaksanaan UN yang sedemikian kacau, tentu sangat perlu untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh, mulai dari proses awal perencanaan hingga pasca pelaksanaan, serta baik dari tingkat penanggung jawab utama hingga pada pelaksana teknis pada unit terkecil, yakni sekolah atau madrasah.

Meski evaluasi menjadi hal penting dan wajib terhadap masalah ini, namun sangatlah berlebihan manakala beberapa pihak langsung meminta pertanggungjawaban kepada menteri sebagai penanggungjawab utama dengan mendesak beliau untuk mundur. Permasalahan UN tidak akan selesai dan berhenti dengan mundurnya seorang menteri.

Malah, justru akan lebih bijak jika masyarakat memberikan kesempatan kepada menteri untuk meminta pertanggungjawaban pada bawahan atau bidang yang menangani pelaksanaan UN ini, termasuk pada perusahaan pemegang tender yang disinyalir menjadi penyebab mundurnya pelaksanaan UN di 11 wilayah ini. Termasuk juga mengivestigasi proses pelelangan pengadaan soal yang janggal, serta keterlibatan para oknum pejabat yang diduga membocorkan jawaban UN.

Ujian Nasional (UN) menjadi komoditi mahal
Kasus bocornya soal dan jawaban yang beredar secara masif di berbagai sekolah membuat ujian nasional (UN) menjadi komoditi mahal. Hal ini tentu menjadi keprihatinan tersendiri di saat negara sedang menggadang-gadang pendidikan karakter. Budaya curang dan tidak fair ini jelas menodai nilai-nilai karakter mulia yang diharapkan bangsa kita. Oleh karena itu, kasus ini perlu menjadi prioritas penanganan yang utama.

Masalah ini bukanlah hal baru dan merupakan kasus tahunan yang selalu bisa dipastikan ada pada setiap pelaksanaan UN. Namun, penyelesaian terhadap kasus ini belum cukup memuaskan dan masih dalam  tanda tanya. Mengapa pengusutan dan sanksi bagi para pelaku tidak bisa menimbulkan efek jera sehingga kasus ini terus terulang?

Selama ini, pengusutan kasus kebocoran soal hanya mengarah dan menyudutkan sekolah, dalam hal ini guru dan siswa. Seolah pihak sekolah saja yang melakukan tindakan pidana ini. Proses investigasi dan eksekusi terhadap kasus ini seakan tumpul bagi para oknum  yang notabene adalah orang dalam, entah dari perusahaan penerima tender proyek atau juga bisa jadi oknum pejabat dinas.

Bocornya soal dan jawaban dimanfaatkan UN sebagai komoditi (barang dagang) yang bisa memberi keuntungan berlimpah. Dengan nominal tarif rata-rata minimal Rp 5 juta tiap sekolah, maka bisa dibayangkan berapa jumlah uang yang diperoleh dari sekian banyak sekolah yang membeli bocoran jawaban kepada oknum tersebut. Ya, ujian nasional (UN) menjadi komoditi mahal!

Kuat Pujianto, S.Pd.I,
Guru MA Mathalibul Huda, Mlonggo, Jepara

0 Response to "Ujian Nasional (UN) Menjadi Komoditi Mahal"

Post a Comment