Bagaimana Hukum Poligami PNS?


Oleh Dian Marta Wijayanti

Peraturan Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), terkait pembayaran Rp 1 juta bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang ingin mengajukan izin berpoligami kini menuai polemik. Regulasi tersebut dianggap mendiskreditkan perempuan dan menganggap pernikahan “bisa dibeli” dengan uang.

Kontroversi tersebut semakin ramai di media, apalagi alasan Bupati Lombok Timur, NTB, Ali Bin Dahlan, Rp 1 juta bisa memberatkan persyaratan poligami (Kompas, 12/10/2014). Hal itu sangat tidak logis dan harus dikaji ulang. Mengapa?

Uang sebesar Rp 1 juta bukan hal berat bagi PNS. Kebijakan itu secara substansi justru “melegalkan, mendorong dan mempermudah poligami” bagi PNS. Poligami bukan sekadar masalah uang dan pendapatan daerah, namun lebih pada menghargai kaum perempuan, status sosial PNS, kebahagiaan istri dan anak, dan sebagainya.

Secara psikologis, PNS perempuan pasti menolak kebijakan tersebut karena hanya menguntungkan PNS laki-laki. Kebijakan itu justru “merugikan” kaum hawa. Padahal semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus menguntungkan bagi semua abdi negara, bukan sebaliknya. 

Legalisasi Poligami?
Hakikat kebijakan tersebut sebenarnya melegalkan poligami. Padahal aparatur sipil negara menjadi “contoh” masyarakat. Seolah-olah, PNS bisa poligami asal memiliki uang Rp 1 juta. Hal ini tentu menimbulkan ketimpangan sosial antara PNS dengan masyarakat biasa.

Dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014, terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 yang mengatur PNS yang mengajukan izin melakukan perkawinan kedua/poligami harus dikaji ulang. Biaya kontribusi Rp 1 juta yang nantinya akan masuk dalam kas daerah justru belum mengakar menyelesaikan atau memutus embrio poligami.

Bupati Ali Bin Dahlah menyatakan aturan tersebut diberlakukan semata-mata meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu menggambarkan pemerintah Lombok Timur hanya “berorientasi” pada kepentingan uang semata. Padahal PAD bersumber dari segala macam bidang. Banyak sumber-sumber yang semestinya menjadi potensi pemasukan bagi PAD belum tergarap maksimal. Seperti usaha tambak udang, budidaya mutiara yang selama ini masih digratiskan pemda Lombok Timur.

Jika logika dalam kebijakan izin poligami tersebut mengutamakan uang, seolah-olah pemerintah tidak memiliki cara lain memutus mata rantai PNS yang poligami. Secara substansial, peraturan itu belum fundamental, menimbulkan polemik dan multitafsir bagi semua kalangan. Poligami bukan sekadar masalah agama dan regulasi pemerintah, namun juga berkaitan erat dengan emansipasi wanita, struktur sosial, budaya dan karakter suatu negara.

Bagaimana hukum poligami PNS?
Hukum asal poligami menurut Islam adalah mubah dan diperbolehkan. Surat An-nisa ayat 3 menyatakan seorang muslim boleh menikahi 1, 2, 3 dan 4 perempuan, namun “substansi” ayat itu adalah harus berbuat adil. Jika tidak bisa adil, banyak ulama Islam melarang poligami, karena akan timbul permasalahan baru.

Zaeni Nasohah (2000) menjelaskan zaman Nabi Muhammad dulu, poligami dilakukan ketika istri sudah meninggal dunia. Poligami dilakukan karena istri mereka sudah meninggal dunia, bukan ketika masih hidup. Saat itu poligami dilakukan bertujuan mulia, yaitu melindungi, menolong dan mengangkat derajat kaum perempuan yang lemah, miskin dan tertindas saat perang. Sedangkan di Indonesia, rata-rata poligami hanya berorientasi pada godaan perempuan cantik, spirit memperbanyak istri dan mencari kepuasan baru yang tidak didapat dari istri pertama.

Selama ini banyak orang salah kaprah memahami poligami. Dengan dalih agama, banyak orang melakukan poligami seenaknya. Siti Musdah Mulia (2004) menyatakan jika poligami tidak bisa berbuat adil lahir batin, maka poligami menjadi “haram” dilakukan.

Muhammad Asy Syarif (2012:80) menjelaskan keadilan suami ketika poligami hanya bisa dilakukan dalam hal sandang, pangan, papan dan muamalah. Namun suami tidak bisa berbuat adil dengan istri-istrinya dalam hal cinta, kasih sayang dan kecenderungan hati. Maka sangat logis jika laki-laki lebih baik tidak poligami, karena pasti tidak bisa berbuat adil seutuhnya.

Agama selain Islam juga menyuruh pemeluknya untuk setia pada istri dan tidak poligami ketika menimbulkan masalah baru. Dalam agama Kristen juga tidak menganjurkan poligami. Keluarga yang ideal adalah yang mengasihi. Istri yang baik tunduk kepada suami, begitu sebaliknya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya (Injil, Surat Efesus 5:22, 25). Poligami bukan sekadar masalah agama, namun juga masalah sosial, gender dan lebih pada spirit “memanusiakan manusia”.

Seharusnya, hukum poligami harus dipahami secara kontekstual, bukan tekstual yang menindih kesetaraan gender dan memojokkan perempuan. Hukum tersebut secara substansial bukan berarti mendorong orang untuk beristri sebanyaknya, namun intinya adalah “keadilan”. Jadi, jika memiliki 1 istri saja tidak bisa berbuat adil, bagaimana mau 4 istri? Tentu poligami tersebut berpotensi menyakiti dan menimbulkan masalah baru.

Nor Atiqah Ghazali (1996) menyatakan asal hukum poligami adalah mubah (boleh), namun bisa menjadi sunah, makruh bahkan haram. Semua bergantung pada konteks, kondisi istri, keluarga dan ekonomi. Namun pada intinya, poligami sangat tidak dianjurkan, kecuali sangat darurat.

Subyantoro (2014) menyatakan di dunia ini perempuan memiliki peran dobel yang harus dijaga, dilindungi dan didukung kaum adam. Artinya, dengan peran berat tersebut, sangat tidak manusiawi jika ia dipoligami. Secara manusiawi, perempuan mana pun tidak ada yang mau diduakan, dimadu dan dipoligami. Lalu bagaimana dengan poligami PNS? Tentu sama saja. Jika PNS tidak bisa berbuat adil, maka lebih baik tidak perlu poligami. Apalagi kebijakan pemerintah Lombok Timur itu masih menuai kontroversi yang harus dikaji dan didekonstruksi.

Solusi
Polemik peraturan PNS boleh poligami harus dikaji ulang. Pertama; seharusnya, pemerintah Lombok Timur tidak salah tafsir dalam membredel PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan PNS. Poligami pegawai bukan sekadar masalah regulasi, kedinasan dan kepegawaian, namun juga masalah psikis, hukum agama, gender, budaya dan sistem sosial. Terbitnya peraturan PNS boleh poligami dengan mengeluarkan uang Rp 1 juta hal itu justru “melegalkan poligami”.

Kedua; PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan PNS harus direvisi. Dalam peraturan tentang izin perkawinan, PNS boleh melakukan poligami sepanjang memenuhi persyaratan, yakni harus mendapatkan izin tertulis dari istri pertama, bisa bersikap adil, mampu secara materi, istri pertama tidak mampu memberikan keturunan dalam kurun waktu 10 tahun dan istri meninggalkan suami tanpa izin selama dua tahun berturut-turut.

Aturan tersebut sudah mewakili hak dan kewajiban PNS, baik suami maupun istri. Maka dari itu, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014, terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 yang mengatur PNS yang mengajukan ijin melakukan perkawinan kedua/poligami hanya “akal-akalan” untuk mendapatkan uang PAD. Padahal pemerintah bisa mendapatkan PAD yang besar di bidang yang lain.

Ketiga; secara hukum, poligami diperbolehkan, namun jika tidak bisa berbuat adil, hal itu bisa “mencelakakan” dan menjadi haram. Hamidulloh Ibda dalam buku Stop Pacaran Ayo Nikah (2014:88) meriset dampak poligami yang tak diimbangi perbuatan adil bisa menimbulakn KDRT, bunuh diri, kesenjangan psikis antara istri pertama dan kedua, serta beban mental bagi istri pertama dan anak. Tri Listiani (2013) menyatakan realitas kehidupan perempuan yang dipoligami cenderung banyak mengalami kekerasan daripada kebahagiaan. Poligami juga berdampak negatif pada anak, ia akan merasa cemburu, sedih dan kecewa.

Kelima; seharusnya kaum adam juga meluruskan cara berpikirnya. Poligami bukan menjadi solusi, namun embrio masalah baru dalam kehidupan rumah tangga. Hakikat pernikahan bukan sekadar menuntut keadilan materi, namun juga kasih sayang, cinta, perhatian dan waktu. Hal itu tidak mungkin didapatkan istri dan anak, jika suami melakukan poligami.

Poligami bagi PNS sudah jelas akan menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga dan kepegawaian. Sangat lebih bijak, jika PNS beristri 1 perempuan dan menyukuri nikmat Tuhan. Mengapa? Sebaik-baiknya suami adalah yang setia dan tidak akan poligami jika tidak dalam kondisi darurat.

Dian Marta Wijayanti,
Ibu Rumah Tangga, PNS pada UPTD Pendidikan Gajahmungkur, Kota Semarang

0 Response to "Bagaimana Hukum Poligami PNS?"

Post a Comment