Komisi Ideologi Nasional

Komisi Ideologi Nasional
Tanpa ideologi, suatu bangsa buta dan tersesat. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia harus diruwat kembali. Mengapa? Saat ini nilai-nilai Pancasila mulai luntur, sistem politik Pancasila hancur dan ditinggalkan. Ajaran ekonomi Pancasila hancur juga dilupakan, konsep kebudayaan Pancasila korslet dan dibiarkan.

Ideologi selain Pancasila di kehidupan kenegaraan kita mulai menguat, menjamurnya undang-undang, peraturan dan kurikulum pendidikan yang bertentangan dengan Pancasila dan rasa bangga terhadap Pancasila mulai terkikis.

Setiap negara di dunia ini lahir dengan ideologinya masing-masing. Ideologi lahir dari faham dan kondisi warganya. Tetapi, ideologi negara tak bisa hidup kecuali kontinu disemai sebagai pegangan hidup kenegaraan. Sebagai usaha menghidupkan dan mentradisikan ideologi negara, kita berkewajiban membentuk satu komisi independen yang bertugas khusus melestarikan ideologi negara agar tak mati dan tergantikan ideologi lainnya yang merusak negara. Mengapa demikian? Karena ideologi menjadi “ruh” dalam bernegara.

Indonesia adalah bangsa yang lahir dari tradisi kepahlawanan, kuat memegang prinsip/ideologi dan kejuangan yang  kental (Mochtar Pabottingi, 2011:6). Namun, jasa pahlawan kita lupakan, bahkan baju ideologi kita tinggalkan. Sebuah keadaan tanpa ideologi sedang kita jalani. Kita buta, padahal memiliki pegangan Pancasila.

Peter Edman (2007) mejelaskan kunci sukses Partai Komunis Indonesia (PKI) karena ideologinya kuat. Dalam sistem politik PKI, id dan logos menjadi penting. Tanpa itu, kemerdekaan menjadi sia-sia saja. Hancurnya negara bisa berawal dari kehancuran ideologinya.

D.N Aidit (2010) menjelaskan tanpa ideologi, seorang dan partai akan terjatuh menjadi kerumunan domba yang mudah dimakan musang penjajah. Partai, organisasi bahkan negara adalah alat. Sebab, yang sesungguhnya harus dituju adalah “ideologisasi” dari warganya untuk selalu memperjuangkan cita-cita kerakyatan, kesamaan kelas dan kesejahteraan ekonomi.

Saat PKI dipimpin D.N Aidit maju pesat karena ideologinya kuat. Tidak sekadar berorganisasi saja, perluasan jaringan, mereka juga mendirikan sekolah dari tingkat dasar sampai universitas. Di sini terlihat PKI sangat maju dalam memikirkan kaderisasi anggota partai dengan membidik anak-anak muda melalui pendidikan. Hal itu sangat kontra karena sampai sekarang di Indonesia tampaknya tidak ada satu partai pun serius memikirkan pendidikan sampai pada praksis mendirikan sekolah dan  universitas. Sudah saatnya kita “melawan lupa” dan kembali pada ideologi bangsa.

Komisi Ideologi Negara
Rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendirikan Komisi Ideologi Nasional (KIN) harus didukung dan disambut mesra. Ketua Tim Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia MPR, Muhammad Jafar Hafsyah menyatakan reformasi telah mengakibatkan ideologi negara terabaikan.

Untuk meminimalkan kondisi itu, MPR tengah memproses pembentukan institusi dengan tugas pokok merevitalisasi Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah reformasi, Pancasila tidak lagi menjadi ideologi negara dan lembaga-lembaga yang dulunya bertugas mengawal Pancasila pun dihapus.

Pembentukan KIN mengerucut dari hasil kerja Tim Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu alat kelengkapan kerja MPR. Dalam hal ini MPR menugaskan tim kajian itu untuk mensosialisasikan Pancasila. MPR oleh undang-undang diberi tugas sosialisasi pilar-pilar negara, di antaranya Pancasila sebagai ideologi negara.

KIN merupakan semacam wadah yang konsen membicarakan ideologi negara. Hanya saja bentuknya tidak seperti BP7 atau Badan Pembinaan Pendidikan, Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang kini sudah tidak ada lagi. BP7 itu resmi dibuat berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) dan juga ada di dalam Tap MPR, karena KIN belum sampai ke level itu, maka harus didukung penuh.

KIN menjadi urgen karena beberapa alasan. Pertama, belum ada lembaga yang secara khusus bekerja dalam kerangka kerja komisi ideologi negara. Kedua, rendahnya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi dan bukti mengenai korupsi yang mengakar dan sulit diberantas.

Ketiga, tidak independennya lembaga-lembaga negara yang lain karena suatu alasan tunduk di bawah pengaruh rezim tertentu. Keempat, ketidakmampuan lembaga-lembaga negara dalam melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan pada masa transisi, baik karena persoalan internal maupun eksternal.

Kelima, adanya pengaruh global yang menunjukkan kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga negara tambahan, baik yang disebut state auxiliary institutions/organs/agencies maupun institutional watchdog (lembaga pengawas) yang dianggap sebagai kebutuhan dan keharusan. Pasalnya, lembaga-lembaga negara yang ada merupakan bagian dari sistem lama yang harus diperbaiki.

Prinsip ideologi negara
KIN harus berlandaskan UU No.12 /2011, Pasal 7 ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga yang ditugaskan menjaga ideologi Pancasila, KIN harus menjalankan ruh dari beberapa prinsip dasar. Pertama, prinsip konstitusionalisme. Yaitu gagasan yang menghendaki agar kekuasaan para pemimpin dan badan-badan pemerintahan yang ada dibatasi, sehingga hak-hak dasar warga negara makin terjamin serta demokrasi terjaga.

Kedua, checks and balances. Tujuannya agar praktik pemerintahan dapat saling kontrol yang mampu menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Ketiga, prinsip integrasi. Proses pembentukan lembaga-lembaga negara yang tidak integral dapat mengakibatkan tumpang-tindihnya kewenangan antarlembaga sehingga menimbulkan inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Keempat, kemanfaatan bagi warga negara. Pembentukan lembaga negara ini ditujukan memenuhi kesejahteraan warganya serta menjamin hak-hak dasar warga negara yang diatur konstitusi. KIN, ke depan harus dijalankan untuk kepentingan umum dan kebaikan warganya secara keseluruhan serta tetap memelihara hak dan kewajiban semua warga negara.

Makna ideologi negara
Sebuah lembaga akan bermakna apabila mampu membuat perwujudan dari apa yang dipikirkan atau apa yang dikonsepsikan berguna bagi warga negara. Tanpa kegunaan, kita tidak mungkin bergerak. Tanpa bergerak, kita tidak mungkin berideologi. Pemaknaan itu akan mencapai nilai tertinggi bila teori dan praktik sejalan. Teori tanpa praktik seperti orang buta di tengah jalan. Praktik tanpa teori bagaikan roda tanpa poros.

Ada sepuluh poin makna lembaga ideologi negara Indonesia, meliputi kekeluargaan, gotong-royong, persatuan, demokratis, menentukan, menolak intervensi, saling menghormati, bebas bertanggung jawab, antikekerasan dan cinta damai. Tentu saja, cara pembentukan KIN harus merujuk pada Pancasila dan UUD 1945 (constitutionally entrusted power) dan berdasarkan perintah undang-undang (legislatively entrusted power).

KIN harus dibentuk atas dasar perintah dan atau Keppres guna membantu kepala negara dalam menjalankan fungsi ideologisnya. Untuk mewujudkan Pancasila sebagai ideologi negara serta memastikan pengamalan dan penghayatannya dalam kehidupan masyarakat dan negara, sangat diperlukan lembaga negara yang bertugas merumuskan dan memantau semua produk hukum agar sesuai dengan Pancasila.

Sebenarnya, hal itu bisa dilakukan dengan dua alternatif. Jika ada amandemen UUD, maka perlu penambahan satu pasal dalam UUD yang terdiri dari tiga ayat, yaitu: (a) ideologi negara adalah Pancasila; (b) semua ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dilarang; (c) Pengaturan tentang implementasi Pancasila diatur dalam UU dan peraturan turunannya.

Namun yang seharusnya dimasukkan dalam pasal UUD adalah mengenai keberadaan dan eksistensi komisi negara yang secara khusus menangani masalah ideologi negara. KIN sebenarnya perlu dipasalkan sebagai ideologi negara. Mengapa? Sangat aneh jika konstitusi negara tidak bicara ideologi negara. Masuknya Pancasila di dalam pasal adalah menjelaskan posisinya sebagai nilai dasar, norma utama, etika kebangsaan dan ideologi negara. KIN bagi negara bukan segalanya, namun segalanya berawal dari sana.

Oleh Hamidulloh Ibda
Penulis Buku Demokrasi Setengah Hati (Kalam Nusantara: 2013),
Pemikir Kebangsaan 

0 Response to "Komisi Ideologi Nasional"

Post a Comment