Mahasiswa Islam Bicara Soal UU Pilkada

Mahasiswa Islam Bicara Soal UU Pilkada
SEMARANG, Islamcendekia.com - Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-undang (UU) Pilkada mendapat sorotan dari mahasiswa Islam yang tergabung dalam Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW) melalui forum diskusi kebangsaan yang digelar di Auditorium II IAIN Walisongo, Semarang, Jumat (26/9) malam.

Forum tersebut dihadiri oleh Direktur Eksekutif Nusantara Centre Prof Dr Yudhie Haryono, Direktur Forum Muda Cendekia (Formaci) Jawa Tengah Hamidulloh Ibda, Direktur Samarra College Ahmad Fauzi, dan mahasiswa Islam yang tergabung dalam organisasi KSMW. "Diskusi ini membahas soal kebangsaan dan kenegaraan. Salah satunya membicang soal UU Pilkada. Diskusi ini diharapkan menjadi salah satu representasi mahasiswa Islam bicara soal UU Pilkada," ujar Ketua Umum Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo.

"Kami sepakat dengan adanya UU Pilkada. Pertama, UU Pilkada sebetulnya bukan masalah demokrasi. Sebab, pemilihan umum (Pemilu) yang melibatkan masyarakat langsung selama ini belum bisa dijadikan parameter demokrasi yang sesungguhnya," tutur Ahmad Hasyim, Pimpinan Redaksi Majalah Lapmi Tuntas yang menjadi salah satu peserta diskusi UU Pilkada.

Sementara itu, sebagian besar mahasiswa Islam lainnya tidak sepakat dengan UU Pilkada. Alasannya hampir sama, yaitu UU Pilkada dinilai mencederai etika demokrasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Dari sini, mahasiswa Islam saling berdebat membincang arti dan makna demokrasi.

Tidak ada kata sepakat dan keputusan yang sama dalam diskusi UU Pilkada ini lantaran masing-masing mahasiswa Islam punya landasan dan dalil yang berbeda. Mahasiswa Islam yang sepakat dengan UU Pilkada berpendapat, pemilihan langsung oleh rakyat tidak menjadi parameter demokrasi karena selama ini fakta membuktikan politik uang dan kekuasaan menjadi dominan. Ia mengusulkan, selama UU Pilkada masih menjunjung etika demokrasi secara substantif bisa dikatakan sah-sah saja, ketimbang pemilihan langsung oleh rakyat tetapi pada faktanya tidak mencerminkan demokrasi.

Di lain pihak, mahasiswa Islam tidak setuju dengan UU Pilkada karena UU Pilkada dipilih melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang bukan mencerminkan suara rakyat. Padahal, menurutnya, di negara yang menjunjung tinggi demokrasi, rakyat harus dibiarkan bersuara lantang dan pemimpin harus dipilih secara langsung atas kehendak rakyat.

Argumen UU Pilkada yang menuai pro-kontra ini bukan menjadi masalah dan tidak menjadi keputusan yang bersifat aklamatif. Sempat, sejumlah mahasiswa Islam mengusulkan untuk menggelar unjuk rasa menolak UU Pilkada. Namun, sejumlah mahasiswa lain mengusulkan untuk melakukan demonstrasi secara bijak dan beretika melalui audiensi yang cerdas dengan pendapat-pendapat rasional yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Diskusi yang digelar mahasiswa Islam bicara soal UU Pilkada ini selesai pada pukul 23.00 WIB.

Reporter dan foto: Prabu Jayanegara

0 Response to "Mahasiswa Islam Bicara Soal UU Pilkada"

Post a Comment