Harta Warisan Orang yang Hilang (Al Mafqud) dalam Fiqih Mawaris

Harta Warisan Orang yang Hilang (Al Mafqud) dalam Fiqih Mawaris
Harta Warisan Orang yang Hilang (Al Mafqud) dalam Fiqih Mawaris ini bisa dijadikan sebagai acuan atau kerangka dasar untuk membuat tugas dari dosen perguruan tinggi Islam, baik STAI, IAIN maupun UIN berupa makalah fiqih mawaris lengkap.

Pengertian Al Mafqud adalah orang yang tidak diketahui beritanya karena telah meninggalkan tempat tinggalnya, tidak dikenal domisilinya, dan juga tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati.

Dalam keadaan yang serba tidak jelas demikian, sudah tentu perlu diambil langkah-langkah untuk mengetahuinya, atau paling tidak menetapkan status hukumnya.

Apakah melalui pengumuman pada media massa atau melalui cara lain. Dalam konteks pewarisan, al-mafqud dapat berperan sebagai muwarris apabila ternyata dalam kepergiannya meninggalkan harta sementara ahli waris lain bermaksud memanfaatkannya. Dapat juga bertindak sebagai ahli waris, manakala ada saudaranya yang meninggal dunia.

Para ulama sepakat menetapkan bahwa harta si al-mafqud ditahan dahulu sampai ada berita yang jelas. Persoalannya sampai kapan penangguhan semacam ini, mereka berbeda pendapat, apakah ditetapkan berdasarkan perkiraan waktu saja, atau diserahkan kepada ijtihad hakim. Dan apabila diserahkan kepada hakim, kapan ia dapat memberi putusan hukum. 

Ada dua pertimbangan hukum dapat digunakan di dalam mencari kejelasan status hukum al-mafqud, yaitu:

1. Berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syar’i. Sebagai dalam kaidah:
الشّابتُ بِالبَيِّنَةِكَلشَّابِتِ بِلمُعَايَنَةِ

“Yang tetap berdasarkan bukti seperti yang tetap berdasarkan kenyataannya”. 

Jadi, misalnya ada dua orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian al-mafqud dalam kapasitasnya sebagai muwarris, jika hakim telah memutuskan hukum, maka harta kekayaannya dapat dibagi kepada ahli warisnya.

2. Berdasarkan batas waktu lamanya kepergian si mafqud. Pertimbangan dan upaya demikian memang telah cukup kuat, tetapi sebagian dapat diterima dan mempunyai referensi hukum:
  1. Khalifah Umar ibn al-Khattab pernah memutuskan perkara melalui perkataannya: “Bilamana perempuan yang ditinggalkan pergi suaminya yang mana ia tidak mengetahui di mana suaminya, maka ia diminta menanti selama 4 (empat) tahun. Kemudian setelah itu hendaklah ia beriddah selama 4 bulan 10 hari, setelah itu ia menjadi halal (untuk kawin dengan laki-laki lain)”. (Riwayat al-Bukhari dan Syafi’i).
  2. Imam Hanafi dan muridnya Abu Yusuf, Imam al-Syafi’i, dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani berpendapat bahwa hakim dapat menjatuhkan vonis kematian al-mafqud bila orang yang sebaya dengannya telah tidak ada lagi yang masih hidup. Pertimbangannya adalah rata-rata maksimal usia manusia di mana al-mafqud hidup.dan ini terletak pada ijtihad hakim.
  3. Hampir sama dengan pendapat di atas, yaitu maksimal rata-rata umur manusia adalah rata-rata 70-90 tahun. Abd al-Malik al-Majsyun menetapkan 90 tahun, ibn Abd al-Hakam menetapkan 70 tahun. Hakim dapat mengutuskan hukum setelah menunggu usia al-mafqud telah mencapai umur tersebut. Dasarnya sabda Rasulullah SAW bahwa “umur rata-rata umatku, adalah antara 70 hingga 90 tahun”.
  4. Imam Ahmad ibn Hanbal lebih menekankan pertimbangan situasi hilangnya al-mafqud, pada saat kepergiannya. Apakah situasinya mengancam keselamatan hidup atau tidak. Misalnya pergi ke medan peperangan, atau pergi mengembara ke suatu daerah yang semula diduga aman, tetapi perkembangan terakhir menjadi daerah peperangan sehingga kabarnya tidak diketahui, dan sebagainya.


Dari beberapa pertimbangan di atas, pada akhirnya untuk menetapkan status al-mafqud terletak pada ijtihad hakim dalam memutuskan hukum. Dalam era informasi dan teknologi modern seperti sekarang ini, didukung adanya perangkat negara yang memadai, pertimbangan-pertimbanagan di atas perlu diteliti efektivitasnya kembali. Fasilitas peperangan, baik melalui media cetak maupun media elektronik sudah barang tentu akan sangat membantu tugas-tugas hakim dalam upaya menetapkan status al-mafqud.

Persoalannya adalah apabila hakim telah menjatuhkan putusan kematian al-mafqud, ternyata di kemudian hari si mafqud muncul dalam keadaan sehat ‘afiat, pada hal harta kekayaanya telah dibagioleh ahli warisnya. Menghadapi kenyataan demikian, mayoritas Ulama yang diikuti oleh Hukum Waris Mesir menetapkan, apabila harta yang menjadi haknya masih utuh atau masih ada sebagiannya maka ia berhak mengambilnya kembali.

Tetapi apabila hartanya sudah habis atau rusak di tangan ahli warisnya, al-mafqud tidak berak menuntut. Alasannya, ahli waris memanfaatkan hartanya itu didasarkan atas keputusan hakim. Karena bagaimanapun juga keputusan hakim sebagai hasil ijtihad harus dihormati dan diindahan.

Menurut hemat penulis, keadaan si mafqud perlu diperhatikan. Jika ternyata sangat membutuhkan maka dalam hal ini keluarga wajib membantunya. Apakah dianggap sebagai ganti dari harta yang telah mereka gunakan atau sekedar menolong meringankan bebannya. Demikian pengertian harta warisan orang yang hilang (al mafqud) yang bisa digunakan sebagai referensi untuk membuat makalah fiqih mawaris lengkap. Semoga bermanfaat.

0 Response to "Harta Warisan Orang yang Hilang (Al Mafqud) dalam Fiqih Mawaris"

Post a Comment