Pembagian Warisan Orang Murtad dalam Fiqh Mawaris

Pembagian Warisan Orang Murtad dalam Fiqh Mawaris
Pembagian harta warisan orang murtad dalam fiqih mawaris cukup rumit karena sebagian besar ulama berpendapat bahwa agama menjadi salah satu penghalang untuk saling waris mewarisi. Oleh karena itu, kita coba untuk membahas pembagian warisan orang non-muslim (beda agama), atau murtad (pindah agama) yang bisa dijadikan sumber referensi rujukan dalam membuat makalah fikih mawaris lengkap.

Mawani’ al-irs (penghalang mewarisi), yang diantaranya adalah berlainan agama. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa sepanjang ada perbedaan agama antara muwarris dan ahli warisnya-antara muslim dan non-muslim-maka mereka terhalang untuk dapat saling mewarisi. Dasarnya jelas, yaitu Firman Allah:

Al Quran al-Nisa' ayat 141 yang artinya: Dan Allah akan memberikan keputusan kepada kamu pada hari kiamat dan Allah tidak akan pernah memberikan jalan untuk para orang kafir yang memusnahkan para orang beriman."

Harta warisan orang-orang non-muslim dan orang-orang yang murtad, tidak bisa diwarisi oleh saudaranya yang muslim. Yang bisa mewarisi harta peninggalanya hanyalah ahli waris yang sama-sama non-muslim (meskipun di antara mereka berbeda agama, seperti Katolik dan Prostetan, Hindu dan Budha, atau Katolik dan Budha).

Bagi orang yang murtad, para Ulama dengan tegas menyatakan bahwa harta warisan mereka tidak bisa diwarisi oleh siapapun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalanya menjadi harta fai’ yang harus diserahkan ke bait al-mal untuk kepentingan umum. Hal ini karena orang murtad telah memutuskan silah syari’ah kepada ahli warisnya.

Dalam hubungannya dengan tawanan yang dimungkinkan murtad diperlukan adanya penelitian terdahulu, melalui peradilan dan keputusan hakim. Dan ini harus dibuktikan paling tidak dengan dua orang saksi muslim yang adil.

Fathur Rahman menyebutkan, apabila hakim menjatuhkan vonis bahwa seorang tawanan murtad, maka harta-harta peningglannya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Ini berbeda dengan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa harta orang yang murtad menjadi harta fai’ milik bait al-mal, dan tidak menjadi harta warisan. Lebih jauh ia menambahkan, atas vonis hakim itu, maka keingkaran orang tawanan tidak bisa diterima, selama vonis tersebut didasarkan atas bukti-bukti yang sah.

Apabila status tawanan dianggap sebagai budak-seperti penulis singgung di muka-menurut Sa’id ibn al-Musayyab-tidak bisa mewarisi saudaranya yang meninggal dunia. Karena tidak layak orang kafir memperbudak orang Islam, meskipun di dalam tawanannya. Jadi sepanjang tidak terbukti bahwa tawanan tersebut murtad, maka tetap diperlakukan sebagai orang muslim. Hak-hak warisnya tetap berlaku.

Demikian artikel pembagian harga waris untuk orang murtad. Semoga bisa bermanfaat bagi kalangan akademisi yang ingin membuat makalah fiqh mawaris tentang harta waris orang murtad atau non muslim (beda agama). (Penulis: Etik Sulistiya/Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang)

0 Response to "Pembagian Warisan Orang Murtad dalam Fiqh Mawaris"

Post a Comment