3 Alasan MUI Fatwakan Haram BPJS Kesehatan

Fatwa haram MUI untuk BPJS Kesehatan berlandaskan dengan 3 alasan. BPJS menurut MUI, tidak memiliki kejelasan terkait dengan premi atau iuran, kejelasan status kepemilikan premi, dan bagaimana BPJS mengelola premi.

Premi iuran BPJS
Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), premi atau iuran dari peserta BPJS statusnya harus jelas kedudukannya. Sebab, selama ini BPJS tidak memiliki rincian soal itu.

MUI menilai, asuransi yang berlandaskan prinsip syariah harus menjelaskan soal bentuk, jumlah iuran, akad atau premi. Kalau tidak ada unsur tersebut, maka sebuah asuransi dalam pandangan Islam bisa dikatakan mengandung gharar.

Sementara gharar berarti pertaruhan atau mengandung ketidakjelasan, sehingga dalam hukum ekonomi Islam tidak diperbolehkan.

3 Alasan MUI Fatwakan Haram BPJS Kesehatan

Baca juga: Pasar Modal dan Pasar Uang dalam Konsep Syariah

Status premi
Menurut MUI, BPJS kesehatan harus menjabarkan secara rinci tentang premi yang dibayarkan peserta BPJS itu menjadi milik BPJS sendiri, milik negara, atau milik peserta?

Dalam sistem asuransi syariah, iuran atau premi dianggap sebagai hibah kelompok peserta asuransi. Dengan demikian, BPJS maupun perusahaan asuransi syariah memiliki kedudukan sebagai wakil kelompok secara kolektif.

Saat risiko terjadi, sebuah perusahaan asuransi syariah hanya berperan sebagai kepanjangan tangan dari peserta kolektif kepada individu. Ini yang dinamakan konsep asuransi syariah.

Investasi BPJS
Menurut MUI, BPJS kesehatan haram jika pengelolaan iuran atau premi dari peserta dikelola atau disalurkan menggunakan cara deposito, saham, dan cara-cara pengelolaan keuangan di bank non-syariah.

Premi yang dikelola atau disalurkan ke sektor halal menjadi penilaian MUI terhadap BPJS. Pasalnya, potensi riba bisa terjadi apabila didepositokan di bank atau lembaga keuangan yang memberikan bunga.

Dari ketiga alasan tersebut, MUI akhirnya mengeluarkan fatwa bahwa BPJS Kesehatan itu haram. Fatwa haram MUI terhadap BPJS kesehatan diharapkan bisa mengakomodasi kepentingan peserta dengan pengelolaan yang sesuai dengan syariah.

Simak berita: Ini Konsep Bunga Bank Menurut Pandangan Ekonomi Syariah

0 Response to "3 Alasan MUI Fatwakan Haram BPJS Kesehatan"

Post a Comment