Desakralisasi Baliho Gambar Gus Dur

0
Oleh Hamidulloh Ibda
Intelektual Muda NU, Mahasiswa Pascasarjana
Universitas Negeri Semarang
Tepat tanggal 30 Desember 2013 merupakan haul KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang
dirayakan warga NU di Indonesia. Perayaan haul tersebut beraneka ragam, mulai
dari tahlilan hingga istigasah. Selama ini banyak warga NU yang meruwat “kewalian” dan mengagungkan jasa-jasa Gus Dur. Namun, ada yang menarik
dikaji adalah polemik baliho Gus Dur yang tak lama ini digugat keluarga Ciganjur
dan pengikutnya.
Pasalnya, ekspose Gus Dur untuk tujuan politik praktis
tanpa izin tertulis dari keluarga dianggap sebagai tindak pidana. Maka tak
heran, jika Jaringan Gusdurian Kota Semarang mengimbau kepada calon legislatif
(caleg) maupun partai politik agar mengedepankan prinsip etis dengan cara tidak
sembarangan mencantumkan gambar atau tulisan Gus Dur untuk tujuan politik
praktis (SM, 24/12/2013).
Hal ini menarik dikaji ulang dan disikapi
dengan arif dan santun. Karena selama ini banyak sekali caleg memanfaatkan foto
para tokoh bangsa “dipajang” di baliho, seperti Soekarno, Soeharto, Gus Dur, KH
Hasyim Asyari, KH Ahmad Dahlan dan sebagainya. Orientasinya sepele, mereka
ingin “tenar” dan dikenal masyarakat lewat gambar para tokoh bangsa. Namun,
apakah hal ini efektif, efesien dan signifikan bagi masyarakat? Tentu tidak.
Bahkan, hal ini dinilai sangat “menghina” keluarga Ciganjur karena merendahkan
martabat Gus Dur.
Desakralisasi
Bagi sebagian warga
nahdliyin, Gus Dur sudah dianggap sebagai “wali kesepuluh” dengan segala
karomahnya. Pasalnya, banyak sekali sumbangsih Gus Dur terhadap umat, bangsa. Atas
jasanya, pluralisme dan perdamaian agama di negeri ini menjadi utama daripada
pertikaian agama. Guyonan khas dan renyah, senyum yang enigmatis membuat Gus
Dur disukai banyak kalangan.
Bahkan, makam Gus Dur juga
tak pernah sepi dari pengunjung dari lintas agama. Karena apa saja pada diri
Gus Dur dianggap sakral (suci), maka tak heran jika keluarga Ciganjur dan Jamaah
Gusdurian geram terhadap para caleg yang memasang foto Gus Dur sebagai
“pemoles” kampanye.
Meskipun Gus Dur tokoh
plural, aneh, egaliter dan penuh guyonan, namun bukan berarti fotonya bisa
dipajang sembarangan. Pasalnya, hal itu bukan “wujud penghormatan” melainkan
sekadar “ajang iklan” belaka. Di sinilah letak desakralisasi, penghilangan
kesakralan, proses menghilangnya sifat sakral pada Gus Dur yang seharusnya
dihormati dan dijunjung tinggi, bukan dimanfaatkan untuk politik praktis.
Apalagi, tak lama ini banyak polemik dan
dinamika bermunculan. Seperti perusakan sejumlah alat peraga milik caleg PKB
oleh Jamaah Gusdurian di Jawa Timur. Mereka tidak terima foto deklarator PKB
itu dipasang untuk kepentingan politis (Kompas, 26/12).  Pemasangan foto mantan Ketua Umum PBNU oleh
caleg-caleg PKB dianggap bertentangan dengan surat pernyataan yang pernah
dibuat Gus Dur saat terjadi dualisme PKB. Saat
itu PKB terpecah menjadi kelompok Muhaimin dan kelompok Gus Dur. Gus Dur pernah
membuat surat, melarang PKB Muhaimin menggunakan gambarnya untuk kepentingan politik.
Polemik ini harus disikapi dengan arif dan
kepala dingin. Jangan sampai ada pertikaian antara pihak PKB, para caleg,
keluarga Ciganjur dan warga NU. Perusakan baliho caleg PKB bergambar Gus Dur di
Surabaya
harus menjadi muhasabah untuk berbenah. Jika
mencintai Gus Dur, warga nahdliyin, PKB dan para caleg harus tahu diri dan
menjaga norma-norma ke NU an sebagai simbol cinta pada Gus Dur. Karena saat
ini, politik praktis sudah menghalalkan segala cara dan memecah belah
persaudaraan.
KH MA Sahal Mahfudz dalam buku “Pesantren
Mencari Makna” (1999) menjelaskan jika warga NU ingin mendapatkan ilmu barakah,
maka menghormati (ta’dim) kepada guru/kiai harus diutamakan. Diktum ini
jelas, bahwa menghormati Gus Dur harus diutamakan daripada sekadar memanfaatkan
fotonya untuk kepentingan politik. Hal itu justru merendahkan martabat mantan
Ketua PBNU dan keluarga Ciganjur.
Politik Baliho
Selama ini, proses instan banyak dipilih para
politisi, salah satunya dengan memasang baliho. Mereka enggan “blusukan
edukatif” dan bertatap muka dengan masyarakat. Jangankan menggelar “kampanye
dialogis”, dengan masyarakat di wilayah dapilnya saja kadang para caleg tidak
kenal karena malas bersosialisasi dan diskusi. Ini sangat ironis. Karena
kapitalisasi politik menyeret politisi melakukan “politik praktis”.
M Yudhie Haryono (2013) menjelaskan bahwa politik
yang baik dan cerdas harus mendahulukan tindakan (to do) daripada
sekadar mengutamakan status (to be). Jadi, seharusnya para caleg
mengutamakan kerja nyata daripada berkampanye dan pencitraan. Ini sebenarnya
ilmu sederhana, namun banyak politisi tidak mau memahaminya.
Romain Lachat dan Pascal Schiarini (2002)
dalam buku “Do Political Campaigns Matter?” menjelaskan kampanye praktis
cenderung tak menyentuh para pemilih dan menimbulkan efek signifikan.
Seharusnya politisi harus cerdas dan tidak mencari masalah dalam berkampanye.
Karena banyak politisi memilih kampanye lewat baliho, poster, kalender dan
pencitraan belaka tanpa diimbangi kerja nyata untuk rakyat. Padahal, masyarakat
saat ini sudah pandai dan merindukan politisi merakyat, jujur, cerdas dan
egaliter.
Solusi
Polemik baliho Gus Dur harus dituntaskan. Ada
beberapa formula cerdas yang bisa dilakukan. Pertama; Komisi Pemilihan Umum
(KPU) harus mempertegas peraturan Nomor 15 tahun 2013, tentang pedoman
pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR/DPRD dan DPD RI. Pasalnya, KPU masih
setengah hati dalam menindak caleg yang melanggar aturan pemasangan baliho.
Seharusnya, KPU tak sekadar membuat regulasi ukuran spanduk dan zona
pemasangannya. Namun, gambar atau foto juga harus dipertegas agar tidak
menimbulkan polemik.
Kedua; bagi para caleg yang memasang foto
tokoh bangsa termasuk Gur Dur harus meminta izin dan menurunkannya jika belum
mendapat izin dari keluarga Ciganjur. Mengapa demikian? Karena keluarga
Ciganjur merasa terhina dengan adanya foto-foto Gus Dur di baliho politik. Jika
ingin berkampanye, para caleg harus memasang foto santun, cerdas, eduaktif di
baliho politiknya. Hal ini justru sangat elegan dan memanusiakan manusia.
Ketiga; jika politik baliho tidak signifikan, maka
para caleg harus memilih kampanye edukatif, transaksi gagasan dan kampanye
dialogis dengan masyarakat. Politisi harus mengutamakan politik substansial
daripada “politik bungkus”. Artinya, lebih baik bertindak nyata kepada
masyarakat daripada sekadar tebar pesona dan pencitraan. Blusukan edukatif juga
harus sering digelar daripada “memasang baliho”. Karena memasang baliho hanya
menunjukkan “kedangkalan politik” tanpa mengutamakan prinsip demokrasi.
Keempat; politik yang retorikanya baik dan
santun adalah mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
Karena hakikat berpolitik adalah berjuang, bukan mengejar kekuasaan belaka. Apakah tidak ada yang cerdas, rasional, elegan
dan puitis selain memasang foto Gus Dur untuk kepentingan politik? Tentu banyak
cara. Jika Gus Dur berjuang untuk umat dan bangsa, lalu siapa yang berjuang
untuk Gus Dur?

Tulis Komentar

Alamat email anda dirahasiakan