Eksepsi dan Jawaban Tergugat

0
Eksepsi adalah
bantahan yang menangkis tuntutan penggugat sedang pokok perkara tidak langsung
disinggung. Pasal 136 HIR menyebut adanya eksepsi sebagai jawaban tergugat yang
tidak langsung mengenai pokok perkara.
HIR hanya
menyebut satu eksepsi, yaitu eksepsi tidak berkuasanya hakim, yaitu dalam pasal
125 ayat 2, pasal 133 dan pasal 134, terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim
tersebut, pasal 136 mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan sendiri.
Menurut Wiryono
Prodjodikoro bahwa pasal 136 sebaiknya diartikan sebagai anjuran kepada
tergugat supaya seberapa boleh mengumpulkan segala sesuatu yang ingin
diajukannya dalam jawabannya, pada waktu ia mengadakan perlawanan permulaan
pemeriksaan perkara.
Menurut pasal 356
ayat 4 Reglement Rechtsvordering yang sampai sekarang masih berlaku bagi acara
tingkat banding di muka pengadilan tinggi atas pasal 3 Undang-Undang darurat
no. 1 tahun 1951 maka pada pada tingkat banding, tergugat tidak boleh lagi
mengajukan eksepsi, yaitu sebagai yang telah teruraikan di atas, maksud
pengundang-undang adalah tidak boleh memajukan bantahan yang tidak langsung
menyinggung pokok persoalan perkara, misalnya tidak boleh menjawab bahwa
gugatannya telah lampau waktu (verjaard)
atau telah ada gezag van gewijsde
mengenai gugatan itu atau penggugat tidak berkuasa memajukan gugatan itu.
Di muka
pengedilan negeri, pokok perkara selalu dapat dikemukakan selama proses
berjalan, bahkan bantahan pokok perkara masih dapat diajukan pada tingkat
banding, selama ia tidak bertentangan dengan bantahan atau eksepsi pada tingkat
pertama.
Beberapa eksepsi
juga dapat diajukan bersama sebagai bantahan utama (primair) dan sebagai bantahan pengganti (subsidair) selama satu sama lain tidak bertentangan.
Eksepsi dan Jawaban Tergugat (Lismanto/Islam Cendekia)

Tulis Komentar

Alamat email anda dirahasiakan