Menghentikan “Pemerkosaan” Politik

0

Oleh:
Hamidulloh Ibda

Direktur Forum Muda Cendekia (Formaci) Jawa Tengah
Politik itu laiknya perempuan seksi, cantik, bahenol dan
aduhai yang menggoda iman. Maka tak heran jika pemerkosaan politik
menjamur di berbagai parpol di negeri ini. Pemerkosaan politik saat ini sangat
memprihatinkan. Lihat saja, pelaksanaan demokrasi sudah bergeser dari koridornya,
korupsi, penggarongan uang Negara, pencabulan hak asasi politik terjadi di
semua tempat. Itu merupakan wujud pemerkosaan politik. Jika perilaku ini tak
segara dihentikan, maka masa depan demokrasi bangsa tinggal menunggu kehancuran.
Karena
itu, tak ayal jika baru-baru ini muncul wacana Negara gagal bagi Indonesia.

Berbicara
politik memang tak ada habisnya. Politik ibarat “perawan” cantik yang diburu
banyak orang. Apalagi, politik menawarkan banyak impian, dari jabatan, uang,
posisi, dan sebagainya. Namun kenyataanya, politisi saat ini tak berpolitik
secara baik dan santun. Ia lebih memilih jalan kotor dengan cara “memerkosa”
politik daripada mendapatkannya dengan jalan lurus dan benar.

Pemerkosaan politik
Secara
sederhana, pemerkosaan politik berarti penodaan politik dengan cara kotor. Politik
diperkosa layaknya perawan. Padahal, hakikat politik itu “suci dan mulia”,
karena ia hanya cara untuk mendapatkan sesuatu. Ia yang seharunya diperlakukan
dengan baik, justru dinodai tanpa mengindahkan etika dan norma berpolitik.
Bayangkan saja, di lembaga, institusi, DPR, dari desa hingga kota terjadi
pemerkosaan politik. Apalagi, di ranah partai politik (parpol), tentu sangat
memprihatinkan.
Jika
politik itu ibarat perawan, ia harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Jika
diperkosa, itu adalah perbuatan dosa besar. Pasalnya, menjaga keperawanan
politik adalah keniscayaan bagi siapa pun yang bergerak di bidang politik. Akan
tetapi, kenyataan yang terjadi di Indonesia tidak demikian. Banyak sekali
pemerkosaan politik yang dilakukan para elit penguasa, pejabat, dan politisi
yang memalukan. Bahkan, pemerkosaan itu dilakukan secara berjamaah. Sungguh
ironis sekali fenomena ini.
Samuel
H Beer (2006) menyarankan berpolitik harus selaras sesuai etika
politik. Perilaku itu harus baik dan santun dalam empat hal. Pertama, budaya
politik yang menyangkut nilai-nilai politik, sistem-sistem kepercayaan, dan
sikap emosional. Kedua, kekuasaan sebagai alat untuk mencapai sesuatu. Ketiga,
kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Keempat, kebijakan yang
merupakan konsekuensi dan akibat dari proses saling mempengaruhi antara
kekuasaan dan kepentingan. Kesantunan dan sikap dewasa harus menjamah keempat
hal tersebut.
Toni
Adrianus Pito (2005) dalam buku Mengenal Teori-teori Politik menyebutkan bahwa suatu Negara akan hancur jika
pelaksanaan demokrasi ternodai oleh perilaku pemerintah dan politisinya.
Perilaku itu meliputi korupsi, kolusi, nepotisme, pemerkosaan politik, dan
sebagainya. Kerena itu, sudah saatnya pemerintah dan politisi di negeri ini
harus mengindahkan etika politik. Jika tak mampu berpolitik secara santun,
lebih baik para politisi di negeri ini mundur dan tak perlu bepolitik.
Politik
merupakan cara untuk mencapai tujuan tertentu. Jika cara itu jelek, tentu
sistemnya jelek, jika sistem jelek, maka akan menelurkan tata kehidupan yang
semrawut, begitu pula sebaliknya. Untuk menjaga kesucian dan keperawanan
politik, maka pemerkosaan politik di negeri ini harus segara dihentikan sampai
tuntas dan secepatnya.
Menghentikan
Secara
umum, politik identik dengan Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kebijaksanaan.
Jika dalam sistem Negara ternodai dengan pemerkosaan politik, maka hasilnya
akan semrawut. Padahal, politik memiliki kekuatan yang bisa mengguncangkan
dunia, karena dengan politik, sistem bisa dirubah, regulasi bisa dirubah, dan
sebagainya.
Dalam
akuarium politik, untuk mengentikan pemerkosaan politik perlu dilakukan
beberapa hal. Pertama, kekuasaan/power.
Miriam Budiarjo (2004) mendefinikasikan kekuasaan adalah kemampuan seseorang
atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan
keinginan dari pelaku. Jika ingin menghentikan pemerkosaan politik, maka
pemerintah harus tegas menggunakan kekuasaannya, menindak tegas politisi busuk,
dan sebagainya.
Kedua,
pengambilan keputusan (decision making).
Keputusan di sini ditujukan untuk membuat pilihan diantara beberapa alternatif,
sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi
sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari
politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang
mengikat seluruh masyarakat.

Artinya, jika ada politis melakukan keputusan
salah, maka pemerintah harus mengambil langkah. Ketiga, kebijakan (policy). Artinya, kebijakan dalam
pemerintah harus pro rakyat, bukan membela para politisi busuk. Keempat,
komitmen pemerintah. Apa pun cara pemerintah untuk menindak tegas politisi
busuk harus dilakukan dengan serius dan konsisten.

Selama
ini sudah banyak tindakan pemerintah untuk menghentikan pemerkosaan politik.
Namun, masih banyak politisi yang memerkosa politik seenaknya sendiri. Karena
itu, pemerintah perlu menindak tegas siapa saja yang melakukan pemerkosaan
politik, kepada siapa saja, kapan pun dan di mana pun. Jika tidak, maka jangan
harap demokrasi Negara ini akan tetap kokoh.
Lalu, maukah Anda melakukan pemerkosaan politik? []

Tulis Komentar

Alamat email anda dirahasiakan