Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Fatwa Sesat Majelis Ulama Indonesia

0
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah menjadi salah satu sumber rujukan hukum Islam yang banyak mempengaruhi pikiran, pemahaman, dan paradigma masyarakat Indonesia. Meskipun fatwa MUI tidak bisa dijadikan rujukan hukum Islam secara mutlak dan mengikat, tetapi fatwa MUI bisa mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap apa yang difatwakan oleh MUI. Salah satu fatwa yang pernah menarik perhatian publik adalah fatwa sesat terhadap suatu organisasi agama atau pengikut ideologi Islam tertentu di Indonesia. Untuk menjawab hal tersebut, reporter Justisia Hamdani melakukan wawancara dengan tokoh HTI Muhamad Abdullah. Berikut adalah hasil wawancara mengenai Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Fatwa Sesat Majelis Ulama Indonesia.

Selama ini MUI selalu dijadikan rujukan
bagi umat Islam dalam bersikap, termasuk masalah keyakinan. Ketika MUI
memberikan fatwa sesat, apakah tidak pernah terlintas apa yang akan terjadi dalam
masyarakat?
Sebelumnya, kita harus memisahkan terlebih
dahulu antara fatwa MUI dengan sifat anarki dalam masyarakat kita, karena
keduanya adalah sesuatu yang berbeda. MUI hanya mempunyai wewenang untuk memberi
fatwa, urusan masyarakat yang merespons kurang baik adalah urusan mereka.
Dan di sini pemerintah harus bisa memberikan
arahan dan bimbingan terhadap masyarakat. Yang jadi masalah selama ini adalah
kurang tanggapnya pemerintah terhadap fatwa MUI tersebut, misalnya fatwa sesat
MUI terhadap Ahmadiyah kan sudah ada sejak tahun 1980-an, tapi selam ini
pemerintah tidak bias memberikan arahan atau binaan kepada mereka.
Adakah kemungkinan kepentingan politik di
balik fatwa sesat MUI terhadap beberapa golongan Islam di Indonesia?
Ya kalau itu sih mungkin ada. Semisal, samapi
saat ini, MUI Jawa Tengah masih mem-black list LDII dan Syi’ah, sehingga
sampai sekarang MUI Jawa Tengah belum pernah membangun komunikasi dengan mereka.
Sedangkan untuk MUI pusat, saya kurang bisa menjawab, karena tidak mengetahui
dengan jelas.
Satahu bapak, bagaimanakah sistem pengambilan
keputusan untuk dikatakan sesatnya suatu golongan? Apakah mereka mengambil
keputusan dengan cara dialog atau keputusan sepihak?
Itu pun saya kurang begitu tahu, yang jelas
bagi saya, dalam mengambil keputusan idealnya MUI mengadakan dialog terlebih
dahulu dengan kelompok yang dianggap berbeda. Karena dalam Islam pun, dalam
menghukumi suatu perkara harus mendalami dulu perkara tersebut.
Menurut HTI, adakah kriteria golongan Islam
yang dianggap sesat?
Tentu, dalam ushul fiqh ada istilah qod’I dan
dhanni. Bagi
kami, selama itu menyimpang dalam batas perkara yang dhanni gak masalah, tapi
kalau melampaui perkara qod’i, sudah secara otomatis mereka adalah sesat. Semisal,
adanya nabi baru, tidak mengimani ke-Esa-an Allah dan kemurniaan al-qur’an.
Dalam hal ini, nabi pernah bersabda “Barang siap yang mengganti agamanya, maka
bunuhlah.”
Mengenai hadits yang bapak kutip tersebut,
apakah itu bukan sebuah strategi politik nabi dalam mensyi’arkan Islam, agar
tak ada orang yang keluar dari Islam?
Kalau itu, terserah siapa yang akan menafsiri.
Ketika negara mengamini fatwa
MUI, apakah itu tidak melenceng dari fungsinya?
Tentu saja tidak, karena pada dasarnya Negara diadakan
untuk menjaga (riyah) agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.    
Kalau kita Negara Islam itu bukan masalah, tapi bukankah sang founding
father
kita sudah sepakat, bahwa negara kita adalah nation state?
Sang founding father mana? Itukan sampai
saat ini masih menjadi perdebatan di antara kita. Bahkan ada fakta bahwa BPUPKI
sengaja diciptakan Jepang agar sang founding father negara ini tidak
menjadikan Islam sebagai landasan negara.
Bagaimana dengan tawaran sekularismenya Jaringan Islam Liberal (JIL) dalam menanggapi masalah fatwa sesat MUI?
Saya sangat tidak setuju sekulerisme. Bagi saya, sekulerisme
inilah yang membuat Indonesia amburadul sampai sekarang, jadi bobroknya
Indonesia bukan semata masalah sistem, tapi juga penerapan sekulerisme. Kita dapat melihat pula
beberapa negara
yang buruk akibat sekulerisme ini, misalnya Amerika, di sana ditemui fakta kemiskinan.
(Hamdani/Justisia 32)

Tulis Komentar

Alamat email anda dirahasiakan