Politik Islam Masa Kemerdekaan dan Perdebatan Dasar Negara

0
Politik Islam masa kemerdekaan dan perdebatan
dasar negara
menjadi isu paling krusial terkait
dengan fenomena kebangsaan di Indonesia, yaitu menyangkut soal perdebatan-perdebatan tentang penetapan ideologi negara. Sehingga untuk
persiapan kemerdekaan dibentuklah BPUUPK pada 9 April 1945. Tugasnya adalah
merumuskan bentuk negara, batas negara, dasar filsafat negara, dan
masalah-masalah lain yang perlu dimasukkan dalam konstitusi. Selain pembicaraan
filsafat negara, BPUUPK tidak menemui kesulitan yang berarti dalam kerja
konstitusionalnya, karena memang dipandang tidak menyentuh masalah ideologi
dasar yang biasa mengundang kepekaan psiko-emosional. Adanya pertanyaan yang
dajukan oleh Dr. Rajiman tentang landasan filosofis bagi negara, memancing
terjadinya konflik ideologi yang bercorak.

Menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Rajiman, Soekarno dan
Yamin mengajukan Lima Prinsip Dasar yang kemudian dikenal dengan Pancasila.
Sedangkan dari golongan Islam Ki Bagus Hadikusuma, seorang tokoh puncak
Muhammadiyah dengan mengajukan Islam sebagai dasar negara.dengan munculnya dua
usul yang berbeda, maka bermulalah pergumulan pertama antara Pancasila dan Islam
dalam sidang BPUUPK. Pergumulan kedua terjadi dalam sidang-sidang Majelis
Konstituante di Bandung antara 1956 sampai dengan pertengahan 1959.
Akhirnya pada 22 Juni 1945 suatu sintesis dan kompromi politik dapat
diwujudkan antara dua pola pemikiran yang berbeda, sintesis inilah yang
kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam piagam ini, Pancasila diterima
sebagai dasar negara, tapi urutan silanya mengalami ubahan letak. Sila
Ketuhanan di samping ditempatkan sebagai sila pertama, juga diberi anak kalimat
pengiring “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 
Kompromi politik dalam bentuk Piagam Jakarta rupanya hanya mampu
bertahan selama 57 hari. Anak kalimat pengiring yang terdiri dari tujuh atau
delapan perkataan di atas dirasakan oleh sebagian bangsa kita di belahan Timur
sebagai diskriminatif terhadap pemeluk agama lain.

Maka demi persatuan bangsa, akhirnya anak kalimat itu pada 18 Agustus
1945 dibuang dari pembukaan UUD 1945. Pada hari tersebut peristiwa penting
lainnya adalah bersidangnya PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang
beranggotakan 27 orang. Dari jumlah ini hanya 3 orang yang berasal dari
organisasi Islam. Sidang ini bertujuan untuk menetapkan UUD serta memilih
Presiden dan Wakil Presiden. UUD yang ditetapkan adalah UUD 1945, baik
pembukaan maupun batang tubuhnya telah dirancang jauh sebelumnya termasuk
didalamnya Piagam Jakarta. Kemudian Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih
adalah Soekarno dan Hatta.
Dalam proses menetapkan UUD, terjadi peristiwa pencoretan anak kalimat
pengiring sila ketuhanan, baik dalam pembukaan UUD maupun pasal 29 ayat 1.
Istilah-istilah Islam yang semula yang dicantumkan pada pasal UUD juga
dihapuskan. Dengan cara ini, keberatan dari suku bangsa Indonesia bagian Timur
terhadap UUD telah hilang dengan sendirinya. Sebenarnya Soekarno cukup
kewalahan menghadapi Ki Bagus yang tetap bertahan dalam rumusan Piagam Jakarta.

Maka melalui Hatta, dibujuklah Ki Bagus agar melunakkan sikapnya. Akhirnya
pengiring sila pertama itu berhasil dihilangkan dan sebagai gantinya
dinobatkanlah atribut Yang Maha Esa sebagai sila Ketuhanan. Atribut ini
melambangkan ajaran tauhid (monoteisme) pusat seluruh sistem kepercayaan dalam
Islam. Namun tidak berarti bahwa pemeluk agama lain tidak punya kebebasan dalam
menafsirkan sila pertama menurut agama mereka masing-masing. []

Politik Islam Masa Kemerdekaan dan Perdebatan Dasar Negara – Islam Cendekia
Baca artikel terkait :

Politik Islam Masa Kolonial Belanda  

Politik Islam Masa Pendudukan Jepang  

Politik Islam Masa Pra Kemerdekaan dan Fenomena Masyumi 

Tulis Komentar

Alamat email anda dirahasiakan