Politik Islam Masa Kolonial Belanda

0
Agama Islam berkembang di Indonesia berlangsung selama berabad-abad. Pemeluk-pemeluk agama Islam di Indonesia
yang pertama meliputi para pedagang yang segera disusul orang-orang kota baik dari
lapisan atas maupun lapisan bawah. Menganut agama Islam merupakan senjata bagi
mereka untuk melawan musuh dari luar dan dari dalam. Bahaya dari dalam adalah
masuknya agresor agresor perdagangan dan agama Barat di kawasan Asia Tenggara
yaitu orang-orang Portugis yang muncul sebagai unsur kekuasaan di Asia Tenggara
pada permulaan abad ke-16.

Dengan keyakinan bahwa dengan membaptiskan
orang-orang disana ke dalam agama kristen, maka mereka akan menghapuskan
monopoli Islam dalam perdagangan rempah-rempah. Kemudian muncul pengancam Barat
lainnya yaitu VOC, berbeda dengan orang-orang Portugis yang dilawannya
mati-matian dan akhirnya diusir dari Malaka dan dari benteng-benteng pertahanan
lainnya di Indonesia, orang Belanda tidak memperdulikan penaklukan yang
bersifat agama dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan di bidang perdagangan.

Persaingan dan perang-perang perebutan tahta antara penguasa yang telah
menjadi Islam tidak jarang memberikan kesempatan kepada orang Portugis dan
Belanda atau menciptakan alasan mencampuri urusan politik Indonesia. Namun,
kebnayakan perlawanan yang dijumpai Portugis dan Belanda menggumpal sekitar
agama Islam. Islam tetap melanjutkan perananannya selama berabad-abad sebagai
pusat perlawanan terhadap campur tangan Barat dan kelak terhadap pemerintahan
kolonial Belanda. Di sebagian besar pulau Jawa, Islam dipaksa untuk menyesuaikan
diri dengan tradisi-tradisi yang telah berabad-abad umurnya, sebagian tradisi
penduduk asli, sebagian tradisi Hindu-Budha, dan dalam prosesnya banyak
kehilangan kelakuan doktrinernya.


Pentingnya politik Islam Indonesia, termasuk Islam Jawa, sebagian besar
berakar pada kenyataan bahwa di dalam Islam batas antara agama dan politik
sangat tipis. Islam adalah suatu way of
life
dan agama. Sebagaimana di dalam masyarakat Islam lainnya, guru-guru
agama dan ahli kitab suci Islam, kiai dan ulama, sejak awal merupakan unsur
sosial yang penting dalam masyarakat Indonesia. Ancaman Islam yang dilakukan
para priyayi meskipun telah memeluk agama Islam tapi mereka tetap melangsungkan
kebudayaan aristrokasinya sendiri yang apada umumnya bertentanganan dengan
kebudayaan santri para ulama yang sedang tumbuh. Kemorosatan ini merupakan
akibat yang tidak dapat dihindarkan dari kekuasaan Belanda di Indonesia yang
kenyataannya membuat raja-raja Indonesia menjadi alat kekuasaan Kristen. Sejak
pertengahan kedua abad ke-19 dan seterusnya, agama Islam Indonesia secara
bertahap mulai menanggalkan sifat-sifatnya yang sinkretik.

Dengan hal ini ketakutan Belanda cenderung dikarenakan tidak adanya
kebijaksanaan politik yang jelas terhadap Islam, pemerintahan kolonial berusaha
untuk memberikan batasan-batasan kepada orang Islam Indonesia terutama dalam
hal naik haji ke Mekkah, yang dianggapnya menjadi penyebab menyebarnya agitasi
dan pemberontakan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang inilah pada tahun
1889 seorang ahli bahasa Arab dan ahli Islam, Christiaan Snouck Hurgronje
diangkat sebagai penasihat pada sebuah kantor yang baru dibentuk untuk
menangani masalah-masalah Arab dan pribumi. Snouck melawan ketakutan Belanda
terhadap Islam baik ditingkat internasional dan tingkat lokal, alasannya adalah
karena tiadanya lapisan klerikal di dalam Islam, maka apa yang disebut
imam-imam dan paus di Indonesia tidak lebih daripada anggota suatu hierarki
agama daripada pelaksana komando-komando dari Khalif Konstatinopel. Dan
mayoritas besar orang orang-orang Islam Indonesia akan tetapi bahkan para kyai
sendiri tidaklah dengan sendirinya dan a priori orang-orang fanatik atau
musuh-musuh yang harus dikenai sumpah serapah dari pemerintahan kafir.

Snouck menunjukkan bahwa para pejabat yang mendapat tugas mengatur
upacara agama Islam dan pengadilan agama secara tradisional adalah bawahan dan
bukannya atasan pemerintahan pribumi, dan baik mereka sendiri maupun
tuan-tuannyabukanlah pemerintahan yang terpaku pada fanatisme Islam. Snouck
menegaskan adanya hakekat Islam di Indonesia terhadap kemampuan politik
fanatisme Islam, dimana kaum beriman yang taat dan doktriner, bisa berbalik
menjadi pendukung persatuan Islam yang fanatik dan penguasa dunia Islam dan
menghasut para pengikutnya untuk berjihad melawan para penguasa kafir Belanda,
karena mereka cenderung mendengarkan tuntutan para ulama Islam menjadi penganut
ekstrim secara harfiah dan secara politik.

Sebagaimana telah kita ketahui, bertambah kuatnya peranan para pemimpin
agama Islam setempat merupakan akibat yang tidak dapat dihindarkan dari
alienasi politik yang semakin menjadi jadi dan kemorosotan ekonomi yang semakin
memburuk yang dihasilkan oleh kedua macam kebijaksanaan politik kolonial yang
satu sama lain sangat berbeda. Politik Etis yang secara resmi dimulai tahun
1901, harus mengganti liberalisme laissez-faire
dengan campur tangan negara di dalam masalah-masalah ekonomi dan suatu program
legislasi kesejahteraan yang ambisius. Fungsinya adalah untuk menciptakan
kondisi-kondisi sosial dan politik yang langgeng di dalam jajahan sehingga bisa
mengimbangi efek-efek disintegrasi dari pengaruh Barat terhadap Indonesia.

Kemakmuran haruslah menggantikan eksploitasi dan pembaharuan haruslah
merupakan merupakan kata kunci penjajahan Belanda. Secara administratif, jaman
etis membawa langkah-langkah otonomi dari negara induk, penyerahan tanggung
jawab sebagian dari pemerintahan pusat di Batavia kepada pejabat-pejabat daerah
dan detutelisasi selektif dari korps administratif pribumi dari penjagaan yang
ketat oleh pejabat Belanda. akibat dari Perang Dunia mendorong pembaharuan
politik di tanah jajahan diluar batas-batasnya yang asli. Pelaksanaan rencana
terdahulu bagi dewan-dewan lokal dan regional menjadi tidak penting lagi ketika
diciptakan badan penasihat pusat, Volksraad
tahun 1918. Secara progresif kemudian politik etis ditinggalkan disebabkan oleh
fakta bahwa pembaharua politik dan administratif, pendidikan Barat dan
perundang-undangan tentang kemakmuran betapapun baik maksudnya, telah bergabung
untuk melepaskan angin topan reperkusi-reperkusi yang tidak terduga-duga dan
sangat mengganggu akan mengancam masyarakat kolonial itu sendiri.

Perubahan-perubahan drastik dalam bidang sosial, agama dan politik yang
dialami Indonesia menyebabkan tugas-tugas administratif kolonial menjadi
semakin kompleks. Masalah-masalah yang ditimbulkan kaum fanatik Islam yang
penuh ancaman memunculkan dua kelompok elite Indonesia yang dipengaruhi oleh
Barat dan yang lain berorientasi kepada Islam. Keduanya menggiring arah
perkembangan Indonesia keluar dari jalur yang telah direncanakan oleh para
pemrakarsa politik etis, dua-duanya menuntut tempat terhormat secara sosial
kalau bukan politik dengan mengorbankan elite tradisional Indonesia, yang
posisinya telah dikikis secara hebat oleh efek-efek kekuatan ekonomi Barat yang
kumulatif dan oleh kontrol politik dan pada masa-masa terakhir oleh politik
etis itu sendiri.

Hakekat pemerintaha kolonial secara radikal telah berubah sejak jaman
Snouck Hurgronje. Pada akhir abad ke 19 kantor Penasihat Masalah-masalah
Pribumi bukan satu-satunya lembaga yang merumuskan politik terhadap rakyat
pribumi. Perubahan suasana politik dan administratif bukan saja mengurangi
posisi kepenasehatan, para pejabatnya sendiri kelihatan tidak berwenang untuk
melnacarkan pengaruh yang berarti terhadap arah politik kolonial, yang sampai
tingkat tertentu semua arahnya tergantung pada aliran hukum adat Belanda.
Kemandulan Dewan Penasihat sangat jelas digambarkan oleh ketidakmampuannya
untuk menghalangi pelangggaran yang sungguh-sungguh terhadap kehidupan Islam,
terutama dalam bidang hukum agama, yang direncanakan pemerintah dan sebagian
diumumkan secara resmi antara tahun 1929 dan 1937, karena adanya dorongan yang
tak henti-hentinya dari kaum pembaharu hukum adat.

Ordonansi Perkawinan tahun 1929 mengumumkan bahwa penghulu sebagai
pegawai pengurus perkawinan adalah pegawai pemerintah yang tunduk di bawah
pengawasan bupati, dan menyiapkan ketentuan-ketentuan hukum bagi
prosedur-prosedur yang berhubungan dengan perkawinan Islam, penolakan,
perceraian, maupun uang iuran yang bisa dikumpulkan demi pelaksanaan
tugas-tugas ini.ordonansi ini mendapat persetujuan mayoritas anggota Volksraad dan menjadi undang-undang.
Undang-undang yang baru mengatur pengadilan banding di ibukota  yang disebut Hoof voor Islamietische Zaken dalam bahasa Belanda atau Mahkamah
Islam Tinggi dalam bahasa Indonesia didirikan pada tahun 1938, dengan
kewenangan untuk meninjau kembali dan mencabut keputusan-keputusan mahkamah
penghulu.

Ancaman terhadap Islam Indonesia yang inheren di dalam politik adat,
tidak kurang dari perkembangan politik di Indonesia, secara mendesak memerlukan
reorientasi organisatoris, bilamana kepentingan Islam harus dijaga secara lebih
tepat daripada di masa-masa lalu. Dengan demikian sekali lagi perlawanan
terhadap kekuatan-kekuatan luar akhirnya menyempitkan jurang perbedaan antara
kaum reformis dan ortodoks sampai ke titik dimana Muhammadiyah dan Nahdlatul
Ulama bersama-sama mampu mensponsori diciptakannya suatu federasi Islam yang
baru, MIAI, Madjlisul Islamil A’laa
Indonesia
atau Majelis Agung Islam Indonesia yang didirikan di Surabaya
pada September 1937.

Kekuatan politik Islam terutama disuburkan oleh tantangan-tantangan
yang diberikan oleh penguasa-penguasa Belanda, antek-antek priyayinya, dan
sekelompok intelektual Indonesia yang memperoleh pendidikan Barat memberi
pertumbuhan dan konsolidasi peradaban santri Indonesia. Kelemahan Islam
Indonesia dari dalam ialah jarang merasa perlu mengadakan kritik diri yang
konstruktif dan reorientasi yang positif baik di bidang doktrin maupun di
bidang sosial. Hakekat politik yang terkandung dalam renesans Islam yang
dipelihara oleh hubungan kolonial itu sendiri dan tak pelak lagi ditingkatkan
oleh keenganan pemerintah kolonial untuk memberikan perwakilan politik yang
lebih wajar bagi kepentingan-kepentingan muslim di dalam volksraad. Ketika Hindia-Belanda terancam untuk ditarik ke dalam
konflik-konflik dunia yang semakin meningkat pada akhir tahun 1930-an, Islam
Indonesia memainkan peranan yang serentak menggaris bawahi persamaan dan
perbedaan antara para pemimpin Islam dan para pemimpin non religius.

Menjelang pendudukan Jepang, meskipun adanya konsesi-konsesi Belanda, Sarekat
Islam berusaha untuk mengendalikan peranan Islam ke arah bermusuhan dan
non-koperasi, tindakan ini maupun perkembanganya di tahap-tahap awal masa
pendudukan membuat semakin jelas bahwa beberapa pemimpin Sarekat Islam telah
menerima usul dari agen-agen jepang di Hindia-Belanda. dalam tahun 1939 Partai
Sarekat Islam Indonesia telah merebut sendiri kepemimpinan utama di dalam era
baru yang bersemi bagi Islam Indonesia.

Tulis Komentar

Alamat email anda dirahasiakan