Politik Islam Masa Pendudukan Jepang

0
Organisasi Islam Muhammadiyah zaman penjajahan
Jepang menjajah Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun setelah Belanda menancapkan kekuasaannya di Indonesia selama 350 tahun. Sebelum serbuan Jepang
tidak ada satupun tantangan yang serius terhadap kekuasaan Belanda di
Indonesia. Pada Maret 1942, kekuasaan Kolonial Belanda terusir dari Indonesia
bukan oleh bangsa Indonesia, melainkan oleh pasukan Jepang tanpa perlawanan
yang berarti. Setelah serangan dadakan bala tentara Jepang, pada 8
Maret 1942, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Kerajaan Belanda, Jenderal Ter
Poorten, bersama Gubernur Jenderal Pemerintah kolonial Belanda, Tjarda van
Starkenborgh Stachouwer, akhirnya menyerahkan Indonesia tanpa sarat kepada
Jepang dan masa pendudukan Jepang dimulai.
Sikap dan kebijakan Jepang terhadap Islam berbeda
dengan sikap netral Belanda terhadap Islam dalam arti nonpolitik, pihak Jepang
berusaha membujuk para ulama Islam untuk bekerja sama dengan Jepang. Jepang memahami situasi Indonesia dengan mayoritas adalah umat Islam.
Oleh karena itu, diletakkan dasar kebijakan dalam membina teritorialnya, dengan
kebijakan yang disebut Nippon’s Islamic Grass Root PolicyKebijakan
Politik Islamnya Jepang yang ditujukan mengekloitasi potensi Ulama Desa
.
 Penghapusan atau setidaknya pengurangan bekas pengaruh
kolonialisme Belanda merupakan perwujudan dari kenyataan bahwa “Asia telah
kembali kepada bangsa Asia”. Dalam bingkai politik dan militer inilah Jepang
membiarkan MIAI terus hidup untuk sementara, karena sangat memerlukan sokongan
umat Islam. Suatu kebijaksanaan yang dapat dipahami, karena Jepang cukup maklum
bahwa umat Islam sangat benci berada dalam kekuasaan Belanda. Sebelumnya, Jepang banyak melakukan aktivitas
internasional untuk menarik simpati bangsa-bangsa yang beragama Islam dan
meniupkan slogan anti Barat, seperti menyelenggarakan pertemuan
organisasi-organisasi Islam di Tokyo. Jepang membuka pintu lebar-lebar kepada
umat Islam untuk berpengalaman dan turut serta secara langsung dalam politik
dan latihan militer, dua corak pengalaman yang mempunyai makna tersendiri bagi
langkah umat Islam Indonesia selanjutnya. Politik Jepang sangat sedikit
mempertimbangkan Islam dalam tingkat sosio-religius, artinya Islam dalam hal
perkembangan keagamaannya kurang mendapat dukungan dari Jepang. Misalnya dalam
hal pendidikan, Jepang kurang mendukung perkembangan pesantren.
Kaum muslimin menduduki bagian penting dalam organ
politik pemerintahan Jepang. Dalam hal yang berkaitan dengan ibadah, pemerintah
Jepang tidak melarang pelaksanaannya termasuk dalam hal ibadah haji. Akan
tetapi kondisi ekonomi bangsa dan rakyat Indonesia dalam keadaan tidak berdaya
sama sekali dalam kekuasaan Jepang sehingga mengakibatkan
ibadah haji pada masa ini menjadi terhenti.
Pada bulan Maret 1943, Jepang membentuk PUTERA (Pusat
Tenaga Rakyat). Badan ini berada di bawah pengawasan ketat pihak Jepang, tetapi
empat orang Indonesia yang terkemuka diangkat sebagai ketuanya, yaitu Soekarno,
Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, ketua
Muhammadiyah dari masa sebelum Jepang. Dengan masuknya Kiai Haji Mas Mansur dalam
PUTERA, maka salah satu pemimpin Islam berhasil menduduki kepemimpinan
organisasi nasionalis.
Pada awal pendudukan Jepang di Indonesia, sebuah kantor bernama Shumubu
(Kantor Urusan Agama) didirikan di ibukota, dan pada tahun 1944 dibuka
cabang-cabangnya yang bernama Shumuka di seluruh Indonesia. Shumubu berfungsi
sebagai kurang lebih seperti Office for Native Affairs (Kantor Urusan
Pribumi) pada masa Belanda, tetapi dalam perkembangannya Shumubu
menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan fungsi Departemen Dalam Negeri,
Kejaksaan, Pendidikan, dan Keagamaan Umum. Shumubu pada mulanya
dikepalai oleh tentara Jepang yaitu kolonel Horie. Akan tetapi Shumubu tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan. Tidak mampu memobilitaskan
rakyat, umat Islam saat itu sukar untuk dipimpin oleh orang asing.
Oleh karena itu, Kolonel
Horei digantikan oleh Profesor Hoesein Djajaningrat, tetapi karena sebagai pakar agama Islam,
yang tidak pernah memimpin organisasi sosial Islam, tidak pula mempunyai
pengaruh pada umat. Kemudian diadakan
lagi reorganisasi Shumubu dengan menggantikan ketua Shumubu oleh K.H.
Hasyim Asy’ari. Akibat baru
saja keluar dari tahanan, karena menolak menjalankan sai kerei
menghormati ke arah Tokyo, maka aktivitas harian diserahkan kepada wakilnya Wahid Hasyim. Setelah pembentukan Shumubu,
Jepang mengizinkan pembentukan wadah baru guna menyalurkan aktivitas mantan
pimpinan parpol dan ormas, pada 29 April 1942, dibentuk organisasi Tiga-A (Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia).
Organisasi ini dipimpin oleh Shimitzu dan Samsudin (Parindra).
Dukungan Jepang yang memberikan porsi lebih besar
kepada golongan Islam dibandingkan dengan Belanda menyebabkan golongan Islam
dapat berperan lebih besar dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Hal inilah
yang nampaknya menyebabkan golongan Islam merasa memiliki saham yang besar,
selain tentunya konsistensi kalangan Islam dalam menentang penjajahan Belanda,
terhadap perjuangan kemerdekaan di Indonesia sehingga umat Islam merasa
memiliki hak yang besar agar keinginan mereka, seperti pengakuan Islam sebagai
ideologi negara pada masa kemerdekaan, diakui pemerintah. Setiap
kebijakan politik Jepang sebagai penjajah tidak terlepas dari kepentingan devide
and rule
– pecah belah untuk dikuasai. Dalam pandangan politik Jepang,
bangsa Indonesia memiliki dua kubu pimpinan yaitu Nasionalis Islam dan Nasionalis dari organisasi non Islam (Nasionalis Sekuler).
Pada bulan Oktober 1943, pemerintah Jepang membubarkan
MIAI karena dinilai anti Jepang. Kemudian Jepang membentuk organisasi federatif
baru yang bernama Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada tangggal 22
November 1943 dengan pendukung utama berasal dari Muhammadiyah dan NU. Terbentuknya Masyumi merupakan kemenangan politik
Jepang terhadap Islam. Memang tidak dapat dibantah, Masyumi dibentuk untuk
mendukung pemerintah pendudukan Jepang. Namun, beberapa pemimpinnya berusaha
melencengkan tujuan tersebut, seperti diakui oleh K.H. Wahid Hasyim. Dukungan
yang besar terhadap golongan Islam menyebabkan golongan nasionalis sekuler
mengalami kemerosotan sehingga tidak mampu menyaingi Masyumi.
Namun demikian, perkembangan berikutnya berbalik arah.
Menjelang proklamasi, terutama setelah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk pada 29 April 1945, Jepang memberikan
dukungan porsi yang lebih besar kepada golongan nasionalis sekuler daripada
golongan Islam. Jepang tampaknya lebih mempersiapkan golongan nasionalis
sekuler untuk memegang kendali politik Indonesia setelah kemerdekaan. Dalam
“persaingan” kepemimpinan nasional, golongan Islam gagal menandingi popularitas
golongan nasionalis sekuler, terutama Ir Soekarno dan Hatta.
Di sisi
lain dengan kebijakannya, Jepang mengharapkan kedua kekuatan nasionalis tetap
dalam perpecahan, golongan Islam kontra dengan
nasionalisme sekuler. Di atas keretakan keduanya, Jepang berharap untuk
dapat bertahan lama menguasai Indonesia, dan mampu mengendalikan meredam
perjuangan bangsa Indonesia yang menginginkan Indonesia Merdeka. [] Politik Islam Masa Pendudukan Jepang (Islam Cendekia)
Baca Artikel Terkait :

Politik Islam Masa Kolonial Belanda

Tulis Komentar

Alamat email anda dirahasiakan