Politik Islam Masa Pra Kemerdekaan dan Fenomena Masyumi

0
Sebagaimana kita ketahui, Masyumi merupakan partai tertua yang lahir dari “rahim” Islam. Lahirnya Masyumi merupakan pertanda bagi suatu langkah penting di dalam
penataan kembali yang berlangsung pada awal tahun 1944. Diciptakannya Masyumi
(Majelis Syuro Muslimin Indonesia) merupakan bentuk kemenangan Jepang terhadap
Islam. Keanggotaan Masyumi hanya terbuka kepada perserikatan-perserikatan yang
diberi status hukum oleh pemerintahan militer. Posisi ini hanya diberikan
kepada Muhammdiyah dan Nahdlatul Ulama, dan kepengurusannya dipimpin oleh KH. Hasyim
Asyari, kakek Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid).

Tambah kuatnya federasi yang baru didirikan dikarenakan adanya
persetujuan kerja antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan bukan suatu fusi
paksaan antara Islam modernis dan tradisional. Dengan demikian reorganisasi
dalam Islam menjadi aliansi dua organisasi Muslim yang sangat kuat di Jawa dan
banyak kiai independen yang berhubungan dengan shumubu. Dengan begitu kekuatan Masyumi tetap tumbuh sedangkan
kekuatan para pemimpin nasionalis merosot selama sembilan bulan pada tahun
1944.
Posisi Islam Indonesia diperkuat oleh diciptakannya Masyumi, maka
nasionalisme Indonesia secara organisatoris dihapuskan ketika Panglima
Tertinggi menginstruksikan Gunseikan
untuk mengorganisir suatu gerakan massa yang baru di Pulau Jawa. Gerakan baru Jawa Hokokai (Organisasi Pelayanan
Rakyat di Jawa) atau Himpunan Kebaktian Rakyat adalah gerakan yang berkarakter
multirasial yang merampas forum eksklusif kaum nasionalis dari kaum nasionalis
elite, gerakan ini meliputi gerakan lainnya yang diciptakan oleh Jepang, terutama
kelompok-kelompok wanita dan kaum muda, dimana kontrol nasionalis dan
pengaruhnya masih agak lemah.
Serentak dengan diciptakannya gerakan massa, para penguasa militer
telah mendirikan aparat pengendali rakyat pedesaan yang disebut dengan Tonari Gumi atau Rukun Tetangga. Tonari Gumi merupakan usaha Jepang yang
paling ambisius untuk menembus desa Indonesia dan untuk memobilisir kaum tani
bagi usaha-usaha perangnya. Kontrol Jepang diperketat dan diperdalam terhadap
penduduk Pulau Jawa dengan adanya tuntutan yang tiada hentinya bagi produksi
pangan agar semakin meningkat ditambah lagi inflasi yang semakin meningkat yang
disebabkan oleh politik moneter angkatan bersenjata menjadikan nasib kaum tani
di desa-desa sebagai pekerja paksa (romusha).
Secara resmi Masyumi diminta untuk menarik diri dari politik jenis
manapun. Namun orang Jepang meningkatkan perwakilan Islam di dalam organ-organ
politik yang didirikannya, tugas-tugas yang diberikan kepada organisasi Islam
dan dipercayakan kepada kiai dan ulama. Masyumi diberi tempat utama di dalam
mekanisme pusat Jawa Hokokai, posisi
federasi terssebut di dalam gerakan massa bahwa para pemimpinnya dikalangan
semua personalia pengurus non Jepang di dalam Hokokai, mewakili suatu organisasi independen. Partisipasi Masyumi di
dalam gerakan tersebut tidak terbatas hanya di pusat.
Para penguasa militer mengumumkan bahwa sebuah edaran telah dikirim Gunseikan kepada para residen (Shuchokan) di semua propinsi di jawa
yang berisikan sebuah konsesi penting kepada para kiai dan ulama. Sejak itu,
para pemimpin agama sebagian besar akan dibebaskan dari kontrol langsung para
pejabat pemerintahan, pemerintah juga menjanjikan bahwa izin bagi
pertemuan-pertemuan lain. Sehingga dia memerintahkan para pejabat priyayi untuk
memberikan bantuan sedapat mungkin kepada para pemimpin Islam dalam usaha untuk
membantu para penguasa dalam upaya untuk meningkatkan produksi dan kerjasama
pada umumnya dalam usaha perang. Liberisasi dalam bidang keagamaan merupakan
langkah balik yang penting dlam keseimbangan tradisional di bidang agama antara
priyayi dan ulama.
Pada tahun 1944, para penguasa militer mulai meminta sumbangan beras
secara paksa dan membabi buta, maka perasaam tidak puas yang membara berakar
pada Gunseikan yang meledak dalam
bentuk pemberontakan terbuka. Kekuatan rakyat pedesaan mengancam pemerintahan
di negerinya, tiga minggu setelah pemberontakan tersebut para penguasa militer
setelah mengambil tindakan balasan yang mengerikan mengeluarkan pernyataan
panjang lebar. Edaran-edaran Masyumi ke daerah Tasikmalaya sehari setelah
publikasi laporan resmi, secara terang-terangan untuk membuktikan kepercayaan
pemerintah terhadap pemimpin Islam dan untuk menenangkan perasaan Islam di
wilayah tersebut.
Misi ini terbukti hanyalah satu dari beberapa langkah penting yang
tidak lama setelah pemberontakan menunjukkan kejutan yang mendalam yang dialami
Jepang di dalam pertempuran berdarah dengan rakyat Islam pedesaan. Untuk
menghindari berlanjutnya keadaan ini, kantor shumubu dalam praktisnya memberikan izin untuk mengatur rumah
sendiri (home rule) kepada
orang-orang Islam atas kerugian pengawasan administratif. Penyesuaian ini
menyebabkan Islam memiliki posisi yang lebih jauh melebihi status kolonial dan
memperoleh posisi yang pasti mempengaruhi perkembangan-perkembangan berikutnya.
Dengan demikian di satu pihak, korps priyayi sebagai pelaksana politik
keras Jepang harus menanggung pukulan-pukulan berat dan ketidakpuasan rakyat.
Para bupati dan priyayi telah melihat bahwa statusnya menurun sejak awal
pendudukan, sedangkan para pemimpin Islam menjadi sama dengan atau lebih tinggi
pangkatnya dari priyayi dan dalam beberapa hal termasuk gaji. Sebagai seorang pemimpin Islam, Wahid Hasyim melihat tiga tipe pemimpin
yang sama-sama membela kemerdekaan, khususnya bila diteropong dari ideologi.
Tiga tipe pemimpin dengan kelompoknya masing-masing mempunyai strategi
yang berbeda. Pertama, kaum nasionalis oportunitis yang menyertai Jawa Hokokai
dan berusaha memerdekakan lewat Tokyo. Golongan ini adalah golongan Islam yang
bersifat moderat terhadap Jepang, dan memandang Tokyo sebagai tuan yang akan
memberikan kemerdekaan. Kedua, pemuda Indonesia yang memilih caranya sendiri
untuk mencapai kemerdekaan dan merebutnya dengan kekerasan dari pihak Jepang.
Golongan ini adalah pemuda non akademis yang juga menginginkan kemerdekaan atas
usaha sendiri. Ketiga, kaum nasionalis muslim dalam Masyumi yang terdiri dari
dua sub kelompok. [] 

Politik Islam Masa Pra Kemerdekaan dan Fenomena Masyumi (Islam Cendekia)

Baca artikel terkait:

Politik Islam Masa Kolonial Belanda

Politik Islam Masa Pendudukan Jepang

Tulis Komentar

Alamat email anda dirahasiakan