Saatnya Transparansi Pengelolaan Pemerintahan

0
Islamcendekia.com – Transparan, jujur, bersih
dan bermartabat. Itulah cita-cita dari Focus Group Discussion (FGD) bertajuk
“Transparansi penyelenggaraan dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan
yang bersih dan berwibawa” oleh Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Jawa
Tengah pada Sabtu (25/1). FGD ini digelar di Aula Cendrawasih Kebangpol Linmas
Jawa Tengah yang dihadiri puluhan aktivis Ormas, LSM, Formaci Jateng, GPN
Cabang Pati, HI Study Centre, Perantara Jateng, tokoh agama dan organisasi
kepemudaan se-Jateng.
Soejatno Pedro HD, Ketua FPBI Jateng mengutarakan pentingnya transparansi
penyelanggaraan pemerintahan. “Tranparan itu terbuka, tembus cahaya, jelas dan
nyata. Sedangkan keterbukaan adalah hal terbuka, tidak dirahasiakan,” tuturnya.
Menurut mantan anggota DPR RI Fraksi Golkar ini, transparansi adalah salah satu
ciri negara demokrasi, karena dengan dengan transparansi akan mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik.
Menurut politisi Golkar ini, ada 9 prinsip pemerintahan bersih dan
berwibawa. Meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi dan keterbukaan,
kesepakatan atau konsensus, keadilan dan kesetaraan, efektivitas dan efisiensi,
akuntabilitas dan visi strategis. “Generasi muda harus siap meneruskan
perjuangan pendiri bangsa, salah satunya adalah dengan membuat gerakan melawan
neokapitalisme, neoliberalisme dan neokolonialisme dengan neokebangsaan,
neonasionalisme dan neopatriotisme,” katanya.
Drs Mardijono Basri, Wakil Ketua FPBI Jawa Tengah juga menyeru kepada
peserta untuk selalu menjaga kemajemukan bangsa Indonesia sebagai alat mewujudkan
transparansi dan kejujuran. “Jika Anda ingin sukses, maka berkumpullah dengan
orang sukses, dan jika ingin transparan, maka berkumpullah dengan orang yang
jujur,” tutur alumni HMI tersebut.
Acara ini berlangsung meriah dengan dihadiri Siti Nur Malikha, SHI
(Ketua Umum Kohati HMI Badko Jateng-DIY), Dian Marta Wijayanti, SPd (Forum Muda
Cendekia/Formaci Jawa Tengah), Ahwani (Ketua Perantara Jateng), Habib
(Perwakilan Mahasiswa Rembang), Lismanto (Gerakan Pemuda Nusantara/GPN Cabang
Pati), Abdillah Munir, SHI (PB GPN), Makmur Apelabi (Perwakilan Mahasiswa NTT)
dan sebagainya.
Selain itu, hadir pula Rahmulyo Adiwibowo, SH, MH selaku Ketua Komisi
Informasi Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, semua masyarakat boleh menerima dan
berhak mendapatkan informasi dari pemerintah. Artinya, siapa saja berhak
mendapatkan informasi penyelenggaraan pemerintahan sebagai bukti bahwa
pemerintah harus transparan dalam bekerja.
Menurut Ketua KPU Kota Semarang 2004 itu, jenis informasi itu ada 4
macam, yaitu informasi berkala, serta merta, setiap saat dan dikecualikan.
“Artinya, pemerintah harus menyampaikan informasi yang wajib secara berkala,
disediakan dan diumumkan, informasi yang serta merta diumumkan, wajib tersedia
setiap saat dan ada informasi yang dikecualikan, salah satunya informasi
tentang inisial penjahat/terdakwa ketika dalam proses penyusunan BAP/pengadilan,”
tutur anggota KNPI Jateng 2010 tersebut.
“Yang terpenting, semua elemen harus bersinergi untuk mewujudkan
pemerintahan bersih dan bermartabat, unsur yang berpengaruh adalah mahasiswa
sebagai agen of social change, karena mahasiswa adalah pemilik masa
depan yang harus berani mengawal pemerintah agar transparan,” katanya.
(Ibda)

Tulis Komentar

Alamat email anda dirahasiakan