Cacat Bawaan Kampanye Pemilu

0

Oleh
Hamidulloh Ibda
Tenaga
Ahli di KPU Jawa Tengah; Peneliti Politik
Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
Jika
tidak membual, maka bukan kampanye namanya. Itulah kalimat simpel yang penulis
simpulkan dari diskusi dengan beberapa politisi. Menjelang pemilu legislatif 9
April dan pemilu presiden 9 Juli 2014 mendatang, kampanye
semakin gencar dan hampir semua partai melanggar aturan kampanye. Mulai dari
membawa anak ketika kampanye, banyak pejabat negara yang menggunakan fasilitas
negara, adanya kampanye hitam dan sebagainya.
Revisi
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1/2013 yang mengatur pembatasan
kampanye bagi partai politik dan calon
anggota legislatif (caleg) juga diprotes. Aturan tersebut dinilai mengurangi
esensi pelaksanaan kampanye. Padahal KPU sudah bersikap netral dan objektif
mengeluarkan kebijakan.
Salah
satu tujuan kampanye itu untuk menyosialisasikan caleg serta program-programnya
kepada masyarakat. Kampanye juga menjadi tahapan yang diatur dalam
undang-undang. Sekarang jika parpol melanggar aturan, jelas hal itu bertolak
belakang dengan esensi kampanye itu sendiri. Ini merupakan bentuk “catat
bawaan” kampanye, yang terwujud dengan berbagai tindakan aneh para parpol.
Cacat bawaan

Diakui
atau tidak, hampir semua parpol tidak memiliki “dialektika politik” yang baik
dan benar. Kampanya yang mereka lakukan tidak menyentuh esensi, hanya
sosialisasi dan belum memberikan “edukasi politik” kepada masyarakat.

Pelanggaran
kampanye yang dilakukan partai peserta Pemilu 2014 terus terjadi. Apalagi Pileg
pada 9 April 2014 sudah di depan mata. Menurut caratan Polri, pelanggaran
yang dilakukan peserta Pemilu jika dihitung sejak masa kampanye belum
diberlakukan, maka hingga kini pelanggaran yang tercatat pihaknya sudah
mencapai 44 kasus pidana. Sebagian besar pelanggaran kampanye itu terjadi di Jawa Tengah dan di luar Jawa (Kompas, 29/3/2014).
Ada
5 laporan pelanggaran kampanye dalam bentuk politik uang dan pelanggaran jadwal
kampanye. Seperti kampanye di luar jadwal, money politic, pemberian
janji-janji dan sebagainya. Kasus tindak pidana pelangaran Pemilu yang diterima
Polri dari Bawaslu sejak kampanye digelar hingga saat ini sudah berjumlah 5
kasus, yaitu 1 kasus di Bali, Jateng 2
kasus, Papua 1 kasus, Sumatera Barat 1 kasus.
Kasus
pelanggaran kampanye ini sudah ditangani Bawaslu melalui Penegakan Hukum
Terpadu (Gakkumdu) selaku penyelidik yang meneliti sesuai Undang-undang. Meski demikian,
kepolisian enggan mengungkap partai mana yang paling banyak melakukan
pelanggaran kampanye. Esensi kampanye juga tidak menyentuh
akar problematika masyarakat. Bahkan, masyarakat hanya menerima uang politik
yang justru hal itu menghancurkan demokrasi kita.

Kampanye edukatif

Wacana calon presiden (capres) lebih mendominasi
kampanye partai-partai politik (parpol) dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Pengenalan
program, platform, dan idelogi partai tidak terlihat. Parpol malah sibuk
melakukan kampanye negatif/hitam. Hampir semua parpol terjebak politik figural,
hanya menjual figur tertentu untuk mendulang suara. 

Perhelatan Pileg 2014 telah melenceng dari
substansinya.  Semestinya kampanye pemilu
legislatif lebih menonjolkan partai, bukan malah menonjolkan capres. Mendominasinya
kampanye capres dalam kampanye pileg menunjukkan parpol di Indonesia masih
berorientasi figur, tidak melakukan kaderisasi internal secara baik. Semua
parpol belum menemukan bentuk kampanye yang baik dan benar yang menunjukkan
mereka berperan menciptakan calon pemimpin. 
Lebih menonjolnya wacana capres ketimbang program caleg, platform, dan
ideologi partai dalam kampanye pileg, menunjukkan aktor-aktor politik lebih
ingin memperebutkan kekuasaan di eksekutif ketimbang di legislatif. 
Akibatnya, hanya politik figural yang melahirkan
kampanye hitam dalam pemilu. Emosi politik diterjemahkan dalam bentuk
sindir-menyindir dan menyerang personal. Gejala personalisasi atau ketokohan
semakin menguat di sebagian besar parpol saat ini. Hal itu terlihat dari
bergantungnya hasil pileg pada elektabilitas capres. 
Tingkat keterpilihan sejumlah partai mendekati pileg
meningkat akibat menguatnya faktor figur atau ketokohan. Misalnya, tingkat
keterpilihan dan perolehan suara PDIP dalam pileg diperkirakan bakal melonjak
setelah partai itu mencalonkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai capres. Demikian
juga dengan Partai Gerindra yang mencalonkan Prabowo Subianto. Partai Demokrat
diperkirakan bakal terperosok setelah figur Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa
bertarung lagi sebagai capres. 
Intinya, jika mau menyentuh akar, sebenarnya hal itu
harus dilakukan parpol dari sistem dan sampai hal teknis. Tanpa melakukan
pendekatan dengan masyarakat, tampaknya parpol di negeri ini memang tidak
pernah serius dalam berkampanye.

Tulis Komentar

Alamat email anda dirahasiakan