Indonesia dan Kepemimpinan Profetik

0
Oleh Wahyu Minarno
Ketua Umum HMI
Cabang Jogjakarta Periode 2010-2011
Dalam konteks sekarang,
khususnya di Indonesia, apa yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sebagai seorang
pemimpin pada masanya mungkin dianggap sudah tidak relevan lagi. Berbicara
kepemimpinan tentu saja tidak hanya bertumpu pada ruang dan waktu saja, namun lebih
kepada substansi atau hakekat dari kepemimpinan itu sendiri.
Nabi Muhammad
dilahirkan di Arab Saudi pada tanggal 22 April 570 M, dan beliau meningal pada
tangal 8 Juni 632 M. Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang besar dalam
kurun sejarah kepemimpinan beberapa abad silam. Namun konsep kepemimpinan yang beliau terapkan tidak
runtuh oleh ruang dan waktu yang berbeda. Karena konsep kepemimpinan yang
beliau bangun adalah konsep kepemimpinan yang universal, bukan kepemimpinan partikular
yang dimaknai secara dangkal.
Sebentar lagi Indonesia akan
menghadapi pemilihan umum untuk menentukan siapakah tokoh yang pantas untuk
menjadi seorang pemimpin bagi negeri ini. Selama beberapa kali pergantian
pemimpin, ternyata Indonesia masih berada pada kondisi yang sama, bahkan
semakin tidak jelas. Hal ini disebabkan konsep kepemimpinan yang diterapkan
oleh pemimpin terpilih adalah konsep kepemimpinan yang partikular, kepemimpinan
yang difahami identik dengan kekuasan an sich. Dibutuhkan pemimpin dengan
penerapan konsep kepemimpinan yang universal dalam memimpin bangsa ini.
Beberapa persoalan yang
dihadapi  bangsa Indonesia saat ini salah
satunya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dalam memaknai kepemimpinan. Secara
makro presiden merupakan pemimpin bangsa, namun dalam ruang lingkup yang lebih
kecil, setiap anggota masyarakat adalah pemimpin bagi keluarga dan diri
sendiri. Jika pemimpin-pemimpin tersebut memahami dengan benar konsep
kepemimpinan yang ada, maka kasus-kasus seperti korupsi, kolusi dan nepotisme
yang merupakan musuh terbesar bangsa Indonesia akan dapat segera teratasi.
Sifat Kenabian
Meletakkan sifat-sifat
kenabian sebagai dasar dalam kepemimpinan bukan berarti lantas ingin menjadi
seorang Nabi. Terdapat empat sifat utama kenabian yang dapat dijadikan sebagai
teladan bagi para calon pemimpin bangsa Indonesia. Empat sifat yang selama ini
tertulis di dalam buku-buku agama tersebut hanya terucap pada saat para calon
pemimpin berkampanye.
Benar, sifat pertama yang harus terdapat pada diri seorang pemimpin bangsa.
Siapapun nanti yang akan memimpin bangsa Indonesia haruslah selalu berusaha
benar dalam setiap perkatan dan perbuatannya. Sifat kedua adalah amanah, seorang pemimpin wajib
menunaikan amanah yang telah dipercayakan kepadanya dengan benar. Tidak boleh seorang
pemimpin mengkhianati dari apa yang telah diamanatkan kepadanya.
Tabligh, ketidakbebasan terhadap nilai selain kepada kebenaran harus
dimanifestasikan oleh seorang pemimpin dengan menyampaikan segala sesuatu
secara terbuka sesuai dengan keadan objektif. Kelemahan pemimpin bangsa
Indonesia selama ini salah satunya terletak pada ketertutupan dalam
menyampaikan segala hal terkait dengan urusan pemerintahan. Hal inilah yang
seringkali membuka peluang lahirnya penyakit seperti korupsi, kolusi dan
nepotisme.
Kemudian kecerdasan, artinya seorang pemimpin tidak boleh lemah akalnya.
Kebijaksanan dan kerendahan hati seorang pemimpin bangsa ditentukan oleh ilmu
yang dimilikinya. Pemimpin dituntut memiliki kekuatan serta kemampuan berfikir
yang kuat, sehingga dalam mengambil keputusan yang berdampak kepada masyarakat,
seorang pemimpin  tidak hanya
asal-asalan.
Pemimpin yang dibutuhkan oleh
bangsa Indonesia sekarang adalah pemimpin yang memiliki karakter dapat
dipercaya. Masyarakat harus lebih teliti dalam menentukan siapakah tokoh yang
pantas diberikan amanat untuk menjadi pemimpin negeri ini. Budaya dalam memilih
presiden yang didasarkan atas besarnya dana serta janji yang disampaikan
melalui kampanye harus ditinggalkan. Sebab hal itu tidak memberikan jaminan bagi
kesejahteran masyarakat. Masyarakat harus mampu menemukan karakter calon
pemimpin dengan melihat ke empat hal tersebut.
Profetik
Nilai profetik merupakan
cita-cita kenabian. Dalam konteks Indonesia sekarang, profetik, jika diletakkan
dalam porsi kepemimpinan merupakan suatu fungsi serta cita-cita yang harus
dijalankan dan direalisasikan. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh
almarhum Prof. Kuntowijoyo (Islam Sebagai
Ilmu,
2004), kebutuhan masyarakat dalam dimensi postmodern seperti sekarang
menuntut adanya humanisasi, liberasi dan
transendensi
.
Humanisasi merupakan sebuah
cita-cita di mana identitas serta nilai kemanusiaan harus dikembalikan pada tempatnya.
Tidak jarang para pemimpin bangsa, dalam memanfaatkan kekuasan yang dimilikinya
justru menciptakan keadaan masyarakat yang sudah tidak lagi dimanusiakan.
Dengan adanya keterlibatan pemerintah terhadap kapitalisme dan neoliberalisme,
menjadikan masyarakat sebagai mesin sekaligus korban dari sistem perekonomian
Negara.
Fungsi humanitatif tersebut
harus dijalankan oleh seorang pemimpin melalui pemerintahannya. Tugas
selanjutnya adalah membebaskan masyarakat dari segala bentuk ketertindasan,
baik secara ekonomi, politik, maupun hak yang lain sebagai manusia sekaligus
warga Negara.
Kondisi bangsa yang semakin
terpuruk, selain disebabkan oleh factor eksternal, juga diakibatkan oleh factor
dari dalam. Pentingnya mengembalikan masyarakat kepada nuansa transendentif pun
menjadi tugas selain pemimpin bangsa ke depan, juga masyarakat itu sendiri.
Kebergantungan terhadap beberapa hal yang bukan merupakan kebutuhan alamiah
dasar manusia dapat menjerumuskan masyarakat semakin jauh dari kesejahteraan.
Saling mengingatkan dalam wilayah spiritual menjadi hal yang penting sekarang.
Sehingga masyarakat tanpa disadari tidak terjebak dengan kebergantungan
terhadap tuhan-tuhan baru. Kekuasan, kekayaan dan pujian mulai menduduki posisi
sebagai tuhan-tuhan baru di masyarakat. Oleh karena itu, kembali kepada
spiritualitas murni adalah harga mati bagi bangsa Indonesia. Para pemimpin
bangsa harus mampu menjadi orang paling depan dalam mengawal perjalanan ini.
Program Substansial
Beberapa kebijakan pemerintah
selama periode pemerintahan Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono ternyata
masih sedikit sekali yang bersifat substansial. Kebanyakan agenda yang
dijalankan bukan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat dan Negara.
Hal ini jika dikaitkan dengan
pola kepemimpinan yang ada, keringnya gagasan dari para pemimpin bangsa
merupakan salah satu sebab adanya persoalan tersebut. Kenaikan harga BBM adalah
salah satu contoh kurangnya kekuatan berfikir para pemimpin kita. Sehingga
setiap kebijakan yang diambil selalu dengan menggunakan jalan pintas. Kebuntuan
dari para pemimpin dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa pada akhirnya akan
menjadikan rakyat sebagai korban.
Hal demikian sebenarnya dapat
diatasi dengan adanya setiap kebijakan pemerintah yang diarahkan dengan
berbasis kepada kebutuhan mendasar masyarakat dan Negara secara substansial.
Pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran yang ada untuk sector-sektor
prioritas seperti pendidikan, UMKM, pelatihan ketenagakerjaan, atau kegiatan
lain yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Selama ini yang terjadi tidak
demikian, justru anggaran yang ada digunakan untuk berbagai hal yang kurang
dibutuhkan oleh masyarakat. Peluang munculnya tindak korupsi akan semakin lebar
jika hal ini terus berlangsung dan tidak diperhatikan oleh para pemimpin
bangsa.
Aktualisasi
Segala konsep yang ada tidak
akan memiliki nilai sama sekali jika tidak diterapkan dengan benar. Sejak
kepemimpinan Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan yang diambil
oleh pemerintah sebagian besar terfokus pada wilayah politis dan ekonomi. Dalam
wilayah ekonomi pun, rakyatlah yang selalu dirugikan. Keuntungan selalu hanya
dapat dirasakan oleh kelompok tertentu. Keberadan para pemimpin pada tingkatan
eksekutif, legislative maupun yudikatif, dengan wewenangnya masing-masing
memiliki otoritas dalam merumuskan suatu kebijakan. Persoalannya adalah
kurangnya pengaktualisasian terhadap beberapa hal yang telah dirumuskan.
Pancasila dan UUD 45 sebagai
landasan dasar dan konstitusi Negara mengandung berbagai muatan sebagai sumber
inspirasi bagi para pemimpin bangsa. Dua rumusan tersebut juga mengandung nilai
agamis serta filosofis sebagai referensi utama dalam setiap pembuatan kebijakan
oleh pemerintah. Aktualisasi sebagai pengobjektifikasian terhadap nilai-nilai
yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 45 itulah yang masih sangat kurang.
Bagi bangsa yang
membutuhkan masa depan cerah seperti Indonesia, sosok pemimpin yang diharapkan
adalah pemimpin yang nantinya mampu mengaktualisasikan beberapa hal pokok
tersebut. Pemimpin yang,
jujur, cerdas, bertanggung jawab serta terbuka dalam menyampaikan segala
sesuatu dalam urusan Negara itulah yang nanti akan dipilih oleh rakyat.
Pemimpin yang tidak memiliki karakter sebagai seseorang yang lebih mementingkan
urusan masyarakat dari pada diri sendiri dan kelompoknya hanya akan menuai
kelelahan dalam melakukan pencitraan diri.

Tulis Komentar

Alamat email anda dirahasiakan