Ketegas Pemerintah Menindak Media Massa Nakal

0
SEMARANG, Islamcendekia.com – Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI)
Tuntas Cabang Semarang terus melakukan aksi kepeduliaannya terhadap kondisi
media massa saat ini. Hal itu terbukti dalam produksi Majalah Tuntas yang tak
lama ini dirillis yang mengkaji independensi media massa. Hamidulloh Ibda
selaku Pemimpin Umum Majalah Tuntas periode 2012-2013 menyatakan bahwa media
massa nakal seharusnya diberi sanksi tegas oleh Dewan Pers. Namun, tampaknya
pemerintah dan Dewan Pers tak berani menindaknya.
“Dunia media kita memang tak
sehat. Salah satu penyebabnya adalah minim dan tidak tegasnya regulasi media.
Bahkan, Dewan Pers hanya bertindak ketika ada pelaporan dari masyarakat terkait
masalah pers dan media. Kalau hanya menunggu, maka problem media pasti tambah
semrawut. Padahal, Dewan Pers menjadi ujung tombak penegakan keadilan media
massa di negeri ini,” tutur Ibda yang juga mahasiswa Pascasarjana Unnes.
Yang perlu dibenahi adalah
masalah regulasi media kita, tentu hal ini juga butuh “ketegasan pemerintah”.
Di negara demokratis, regulasi media dibagi menjadi dua. Pertama, media yang
tak menggunakan wilayah publik atau frekuensi seperti surat kabar dan majalah.
Di sini berlaku prinsip pengaturan diri sendiri oleh penerbit dan organisasi
pers. Di Indonesia ada Dewan Pers yang bertugas menjaga kemerdekaan pers,
meningkatkan kualitas profesi wartawan, dan menyelesaikan sengketa pemberitaan
pers. Banyak hal telah dilakukan Dewan Pers, tetapi masih perlu ditingkatkan
karena hanya berjalan setengah hati. Masih banyak pihak yang merasa
penyelesaian sengketa belum seperti yang diharapkan. Masih terkesan Dewan Pers
juru damai. Belum terlihat kegiatan penelitian yang memadai untuk mengetahui
media mana yang terbaik dan yang tidak.
Kedua, media yang memakai wilayah
publik/frekuensi seperti radio dan televisi. Pengaturannya ketat, harus
memperoleh izin, isi tidak boleh partisan, dan harus netral. Kepemilikan
dibatasi. Sekarang yang terjadi adalah isinya relatif seragam dan banyak
dipersoalkan orang, sistem berjaringan belum berjalan, dan pemusatan
kepemilikan yang berlebihan. Bila isi media cetak tidak independen, tidak dapat
diberikan sanksi hukum, tetapi sanksi etik dan sosial. Namun, isi media
elektronik yang tidak netral bisa mendapatkan sanksi etik, sosial, dan hukum.
Regulator utama dunia penyiaran
Indonesia adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementerian Kominfo, dan
Bapepam-LK bagi perusahaan publik. Menyangkut soal isi, KPI sudah cukup banyak
memberi sanksi. Namun, soal independensi, KPI harus lebih tegas. Saat pemilihan
umum nanti, bersama KPU, ia harus memantau isi media agar tetap netral. Untuk
kepemilikan media, Kementerian Kominfo sebagai regulator utama seharusnya tidak
membiarkan konsentrasi terjadi.
Putusan MK awal Oktober 2012
menyatakan secara tegas, apa yang terjadi sekarang adalah soal implementasi
norma, yaitu soal penegakan hukum, bukan soal konstitusionalitas. MK, mengutip
peraturan pemerintah sebagai tafsir pembatasan kepemilikan, menyatakan antara
lain, seseorang atau badan hukum langsung ataupun tak langsung hanya boleh
memiliki paling banyak dua stasiun televisi di dua provinsi berbeda. Yang
terjadi, seseorang atau badan hukum bisa menguasai lebih dari satu stasiun
televisi di satu provinsi, bahkan sampai tiga.
Introspeksi perlu dilakukan oleh
pers Indonesia, dan peran regulator harus ditingkatkan. Penegakan hukum harus
dilakukan Kementerian Kominfo, KPI, dan Bapepam-LK. Bila tidak, tak perlu
bicara independensi media ataupun demokrasi. Kapital telah dibiarkan menguasai
segalanya. Yang perlu ditegaskan, politik dan uang bukanlah raja di dalam media
massa, namun raja di media massa adalah kebenaran dan keadilan. Itulah yang
harus dipahami secara mendalam oleh seluruh pers di negeri ini.
Solusi
Menjelang Pemilu 2014, kemelut
politik lewat media juga semakin berisik mengganggu kehidupan jurnalistik.
Banyak yang pesimis terhadap hal itu. “Karena media itu alat, penuh kepentingan
dan virus politik,” kata Chairul Arif mantan Pengurus Barkornas LAPMI PB HMI.
Arif menjelaskan bahwa pers seharusnya menjadi alat edukasi masyarakat, harus
ada seleksi ketat dalam isi pemberitaan media tersebut, tanpa hal itu, maka
akan susah media keluar dari cengkraman politik.
Menurut Arif, ada beberapa solusi
yang perlu dilakukan. Pertama, perlu adanya pendidikan media terhadap rakyat.
Artinya, rakyat harus cerdas memilah dan memilih berita di media massa. Kedua,
masyarakat harus menjadi khalayak aktif yang peduli terhadap media dan politik,
bukan yang hanya menerima berita mentahan dari media tersebut. Ketiga, aktivis
juga harus ikut serta mencerdaskan masyarakat, karena sangat percuma aktivis
demo ketika masyarakat tidak kunjung cerdas. Keempat, perlu adanya kampanye
mengenai dampak media politik kepada masyarakat. Kampanye tersebut bertujuan
untuk menyadarkan masyarakat untuk memilih konsumsi media yang baik.
Tak hanya itu, Dr Marlinda
Purnomo menyatakan, pers harus menjadi pendidikan politik bagi masyarakat.
Harus netral. Memberitakan apa adanya. Menjadi filter. “Pers tidak boleh
menjadi pemain ketiga dalam konflik kepentingan politik,” katanya. Hal itu
disampaikan pada saat Seminar Nasional di Depok Februari lalu. Selaku Pimred
Republika, Nasihin Masha juga menyatakan bahwa pers harus tetap menjaga
indepedensi dan objektifitas. Media massa tidak boleh dimiliki ketua parpol. 
“Selain itu, pers juga harus
mampu memproses berita sesuai kaidah jurnalistik,” ujarnya. Atas dasar itulah,
kita sebagai kaum pers harus menyerukan agar semua perusahaan pers menekankan
kode etik jurnalisik. Jangan sampai media massa menjadi ajang periklanan
politik bagi para politisi. Boleh memihak, tapi harus memihak pada yang benar.
Di sisi lain, Margiono, Ketua
Umum PWI, juga mempersoalkan independensi pers, “Siapa yang menjamin
independensi Media Group terhadap Surya Paloh, Trans Corp terhadap Chairul
Tanjung, dan bahkan Jawa Pos Group terhadap Dahlan Iskan?”
pertanyaan
ini muncul ketika peringatan Hari Pers Februari lalu. Tak hanya itu, Menteri Tifatul Sembiring juga
mempersoalkan independensi media dan campur tangan pemilik.
Yang perlu ditegaskan di sini
adalah bukan pada kasus pers yang ada, namun kita harus mencari solusi cerdas
untuk mengeluarkan media dari belenggu politik. Selain solusi di atas, ada juga
solusi yang harus dilakukan. Pertama, perlu adanya kesadaran total. Kedua,
Pemilik dan manajemen media agar memberi ruang yang cukup dan relatif adil bagi
semua peserta pemilu. 
Ketiga, menjaga indepedensi,
sebagaimana yang disampaikan Tajussyarofi. Dia mengatakan, “untuk mewujudkan
pers sehat dan bebas kepentingan politik, cara mudah, yaitu menjaga dan menjaga
indepensi,” tutur Tajus yang pernah menjadi Sekretaris Umum SKM Amanat IAIN
Walisongo Semarang. Seperti apa kata Tajus, idealisme pers juga harus
ditegakkan. Jangan sampai idealisme pers dijual hanya untuk recehan belaka.
Karena saat ini, sangat jarang media massa yang steril dari kepentingan
politik.
Selaras dengan itu, Zaki yang
juga pemilik www.batamekbiz.com
juga ikut memberikan solusi. Menurutnya, media massa “sangat haram” dimiliki
ketua parpol ataupun politisi. Karena hal itu berpotensi untuk menjadi
kepentingan kelompok/parpol tertentu. Padahal, kata Zaki, media massa merupakan
ranah publik yang harus mencerahkan, bukan membodohi. Jika dimiliki ketua
parpol, idealisme dan indepedensi media tidak terjamin. Bahkan menurut Zaki,
kepentingan masyarakat bisa terabaikan.
Zaki juga menegaskan agar media
kembali pada fungsinya. Salah satu fungsi itu adalah sebagai kontrol, bukan
menjadi alat kepentingan segelintir politisi yang berorientasi pada kekuasaan
semata. Bahkan, pengurus Badko HMI Batam itu menyarankan agar ketua
parpol/parpol untuk membuat media massa sendiri. Artinya, media massa itu untuk
komunitas politisi sendiri, bukan masyarakat umum.
Di sisi lain, Amal Nur Ngazis
salah satu wartawan Vivanews.com juga
ikut memberikan solusi yang cukup simpel. Mulai dari ketegasan pemerintah,
kejelasan regulasi, dan mengembalikan fungsi dan wewenang pers. Jika
terlaksana, maka pers dan media massa pasti bisa keluar dari cengkraman
politik.
Reporter: Achmad Hasyim

Tulis Komentar

Alamat email anda dirahasiakan