LAPMI Tuntas Semarang Kaji Relasi Media dan Parpol

0

SEMARANG, Islamcendekia.com – Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI)
TUNTAS Cabang Semarang tak lama ini mengkaji relasi media massa dan parpol yang
terangkum di Majalah Tuntas edisi II yang dirillis pada Februari 2014 lalu. 

Tak bisa dipungkiri, di era modern seperti ini media dan politik
bagaikan dua keping mata uang. Maka, tak heran jika banyak kalangan media yang
ingin membenahi hal itu. Seharusnya pers
berperan mencerdaskan bangsa, bukan sebaliknya. Yang terpenting, pers harus
netral dan mampu menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Jangan sampai pers
berpihak pada oknum yang salah. Selama ini, banjir informasi melanda media
massa, baik online maupun cetak. Hal inilah yang menjadikan masyarakat
bingung dan terprovokasi dengan isu politik tidak jelas dan tidak sehat.
Selain itu, pers saat ini
cenderung berorientasi pada “kapital” alias “uang”. Dalam bahasa jurnalistik,
tanpa adanya pendanaan, maka aktivitas keredaksian tidak akan berjalan. Era
global menyerat media massa untuk pragmatis. Contohkan saja di Jawa Tengah dan
Semarang, banyak pertarungan media cetak untuk bisa bertahan hidup.
Maka, jangan salahkan jika banyak
koran menjadi ladang kampanye bagi parpol. Momentum Pileg 2014 ini, banyak
sekali terpampang gambar parpol. Itu adalah bukti media kita sudah tidak sehat
lagi. Tak hanya koran besar seperti Suara Merdeka, namun sekelas Wawasan,
Jateng Pos, Barometer, Harian Semarang, Solopos, Harian Rakyat Jateng dan
Tribun Jateng juga menjadi sasaran empuk para politisi untuk kampanye.
Memang tak bisa dipungkiri, tanpa
adanya pemasukan besar dari iklan politik, maka keredaksian tak akan jalan. Tak
hanya untuk ongkos cetak, namun untuk ongkos karyawan dan wartawan pun butuh
dana banyak. Jika hanya mengandalkan iklan dari perusahaan, organisasi, dan
kampus, koran tak bisa punya uang longgar untuk hidup.
Tak hanya permasalahan itu, namun
juga banyak problem lain mendera dunia media kita. Salah satunya adalah
elitisme media. Secara umum, media Indonesia masih elitis, isinya seragam, dan
kepemilikannya terkonsentrasi. Media paling elite adalah cetak, yakni surat
kabar dan majalah. Menurut data Serikat Perusahaan Pers 2013, jumlahnya 1.324
buah. Total sirkulasinya 23,3 juta dengan 9,4 juta eksemplar surat kabar harian
untuk 240 juta penduduk.
Jumlah ini masih sangat kecil
bila mengikuti standar minimal UNESCO yang 1:10 antara surat kabar dan
penduduk. Apalagi, bila dibandingkan dengan negara maju, seperti AS, Jepang,
dan Jerman, yang jumlah sirkulasinya sebanding dengan jumlah penduduk. Media
cetak Indonesia beredar terutama di kota besar dan daerah urban. Untuk
memperluas jangkauan, internet digunakan. Meski pemakai internet tumbuh pesat,
penetrasinya di Indonesia baru 24,23 persen atau sekitar 63 juta penduduk
(APJII, 2012). Di negara maju, penetrasinya 70 persen ke atas.
Televisi swasta ternyata baru
menjangkau sekitar 78 persen penduduk yang 67 persen di antaranya atau sekitar
122 juta mempunyai akses. TVRI yang diharapkan menjangkau luas dan menjadi
alternatif belum mendapat perhatian yang layak. Isi stasiun televisi swasta
lebih diorientasikan untuk penduduk urban, bersifat sangat seragam, dan elitis.
Betapa tidak, mayoritas stasiun televisi, yang sekitar 200 dari 300 stasiun
televisi, dikuasai 10 stasiun televisi Jakarta/nasional yang mendasarkan pada
rating yang dibuat Nielsen (melakukan penelitian hanya di 10 kota besar:
Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Makassar, Palembang,
Banjarmasin, dan Denpasar dengan lebih dari 50 persen cuplikan di Jakarta).
Radio jangkauannya paling luas di
Indonesia. Ini media paling demokratis dalam keragaman isi dan kepemilikan.
Terdapat 1.178 stasiun radio dengan 775 radio komersial, sisanya adalah radio
publik lokal atau komunitas. Terdapat 77 stasiun RRI. Dan semuanya media
tersebut sudah tercampuri kepentingan politik. Hampir semua segmentasi
pemberitaan berisi politik dan politik. Gambar politik, iklan politik, bahkan
yang ironis media tersebut adalah milik politisi.
LAPMI Tuntas berharap pemerintah
harus segera membenahi korslet media massa. Artinya, jangan sampai media massa
menjadi ladang kampanye tanpa kontrol pihak-pihak tertentu.
Reporter: Achmad Hasyim

Tulis Komentar

Alamat email anda dirahasiakan