Majalah Tuntas Edisi II Kaji Independensi Media Massa

0

SEMARANG, Islamcendekia.com – Majalah Tuntas yang diproduksi Lembaga Pers
Mahasiswa Islam (LAPMI) Tuntas Semarang, pada 22 Februari 2014 merillis Majalah
Tuntas edisi II dengan tema “Pers, Media Massa dalam Cengkeraman Politik”.
Salam majalah tersebut,
menggambarkan saat ini media massa dalam cengkeraman politik, baik media cetak,
online, radio, TV dan sebagainya. Padahal, seharusnya pers harus menjadi
alat untuk mengedukasi masyarakat. Bukan justru menjadi “tukang plintir”,
memprovokasi dan menjadikan masyarakat menjadi korban politik.
Betapa tidak, menurut data Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI), pemilik TV di Indonesia hanya 5 orang saja. Padahal,
menurut undang-undang penyiaran hal itu sangat dilarang. Ezki Tri Rezeki
Widianti di dalam film “Di Balik Frekuensi” menyatakan, bahwa iklan politik di
RCTI oleh Partai Nasdem sebanyak 127 iklan, MNC TV 112 iklan, Global TV 111 dan
Metro TV 43. Untuk Partai Golkar, di TV One sebanyak 34.
Dari data di atas, kita bisa
membayangkan, bagaimana kondisi tahun 2013 ini. Maka, tak heran jika banyak kalangan
menyebutnya sebagai “tahun politik”. Kalau terlibat dalam pelaporan tidak
masalah, akan tetapi jika pemilik media tersebut adalah politisi, dan sekaligus
ikut “bermain” dalam segala aktivitas pers lewat media mereka sangatlah
berbahaya. Inilah kondisi ironis dunia media kita.
Tragisnya, media justru menjadi
“kanal kekuasaan” para pemilik media, yang mewujud dalam seluruh penyiaran, dan
pemberitaan di media massa mereka. Unsur kampanye tersebut tidak hanya lewat
iklan, namun bisa lewat talk show, running teks yang simpel, bisa lewat
sinetron, dan banyak akses yang digunakan pemilik media untuk berkampanye.
Yang menjadi kegelisahan adalah
bukan karena masyarakat bisa memilah dan memilih tontonan dan pemberitaan,
melainkan tidak ada tontonan lain selain tayangan berbau politik tersebut.
Bukan lagi apa yang layak ditonton masyarakat, namun masyarakat tak ada pilihan
lain selain menonton hal itu.
Tampaknya pemerintah kita tak ada
ketegasan terkait regulasi media. Akhirnya, masyarakat tak bisa membedakan, mana
tontonan edukatif, dan mana tayangan kampanye politik. Dan lebih ironis, hampir
semua media dimiliki oleh ketua partai politik dan politisi. Data dan
keterangan di atas, sedikit banyak sudah disinggung dalam film Di Balik
Frekuensi yang secara jelas-jelas membongkar politisasi media massa di negeri
ini. Yang menarik, pemilik media massa justru kebanyakan dari kaum politisi.
Menurut Hamidulloh Ibda, Direktur
LAPMI Tuntas 2012-2013, media massa saat ini kehilangan independensinya.
Pasalnya, banyak media massa justru menjadi alat kampanye parpol. Apalagi,
menjelang Pileg dan Pilpres 2014 sudah di depan mata. “Pemerintah, Dewan Pers
dan KPI tampaknya tidak tegas terkait media massa yang justru bermain politik,”
tuturnya. Ke depan, lanjutnya, harus ada blueprint tegas agar
independensi media massa terjaga.
Reporter: Achmad Hasyim

Tulis Komentar

Alamat email anda dirahasiakan