Membongkar CPNS Bodong

0
Oleh Dian Marta Wijayanti, SPd
CPNS Guru SDN Sampangan 01 Kota Semarang, Tim Asesor EGRA USAID
PRIORITAS Jawa Tengah, Lulusan Terbaik PGSD Unnes pada April 2013
Berita di beberapa media massa baru-baru ini gencar menggambarkan
kecurangan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2013. Padahal,
kejujuran menjadi harga mati dalam dunia pendidikan dan birokrasi. Jika
birokrasi sudah tidak jujur, maka yang duduk sebagai pegawai negeri sipil (PNS)
pasti palsu, “bodong” dan prematur.

Menurut pengalaman penulis saat mengikuti seleksi CPNS Kota Semarang
formasi umum pada 2013 lalu, sebenarnya soal tes tidak terlalu berat. Semua
bergantung pada daya intelektual dan keseriusan belajar. Jika tidak belajar dan
memenuhi kualifikasi akademik, maka tidak heran jika banyak yang menyuap,
memalsukan dokumen dan sebagainya.

Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang dugaan suap dalam
seleksi CPNS sangat memprihatinkan. Menurut data ICW, sebanyak 1.226 tenaga
honorer K2 diduga menyuap agar lolos dalam seleksi CPNS 2013. Jumlah penyuap
diduga jauh lebih besar, karena penyogokan serupa diperkirakan terjadi di
berbagai daerah di Tanah Air (Suara Merdeka, 20/3/2014). Ini sangat ironis.
Pasalnya, dunia birokrasi kita saat ini miskin kejujuran dan rawan kecurangan.

Ironis

Posisi CPNS seolah-olah “bisa dibeli” dengan uang. Menurut temuan ICW
dan KRPK, nilai transaksi suap atau pemerasan mencapai Rp 80 juta-Rp 120 juta
per orang. Bahkan, kecurangan tersebut tidak hanya di 1 kabupaten/provinsi,
namun hampir seluruh Indonesia terjadi kecurangan. Selain kejahatan akademik,
namun hal ini juga membuktikan adanya “kejahatan birokrasi” yang justru
dilakukan para birokrat yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.

Bahkan, di Jawa Tengah sendiri diduga terjadi di empat kabupaten lebih,
yaitu Jepara, Tegal, Cilacap dan Salatiga. Di Kabupaten Pati, misalnya,
Ombudsman menemukan tarif khusus untuk SK tersebut, berkisar Rp 80 juta hingga
Rp 130 juta per SK. Ironisnya, para “makelar” tersebut secara terbuka melakukan
“jual beli” SK yang seharusnya menjaga barang “sakral” dalam dunia birokrasi.

Dugaan pemalsuan dokumen tenaga honorer K2 itu bertujuan agar bisa
memenuhi syarat sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara (Menpan) Nomor 5/ 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Kerja di Lingkungan
Pemerintahan. Bentuk penyimpangannya ialah mereka ada yang tidak diangkat oleh
kepala daerah atau pejabat berwenang seperti satuan kerja perangkat daerah
(SKPD).
Berdasarkan ketentuan, peserta seleksi CPNS harus memiliki masa kerja
minimal satu tahun per 31 Desember 2005. Mereka juga harus bekerja terus hingga
yang bersangkutan menjalani seleksi tersebut. Namun fakta di lapangan
membuktikan tenaga honorer justru memalsukan TMT (Tahun Masuk Tugas). Misalnya,
TMT per 2 Januari 2007, akhirnya diubah jadi 15 Juli 2003, TMT 3 Juni 2008,
dipalsukan menjadi 2 Junu 2005 dan sebagainya.

Anehnya, banyak para GTT yang lulus sarjana di atas tahun 2005, namun
mereka bisa lolos CPNS tahun 2013. Padahal, GTT itu dimulai per 31 Desember
2005 ke bawah. Jika ada GTT yang TMT nya di atas 2005, maka bisa dipastikan
mereka “CPNS bodong” dan abal-abal. Padahal, mereka adalah abdi negara yang
harus memberi contoh bagi masyarakat.

Bongkar dan Tindak Tegas

Semua elemen menginginkan dugaan kasus penyuapan itu dibongkar dan
dituntaskan secara serius. Masa depan pemerintahan yang bersih juga bergantung
pada seberapa serius seluruh komponen pemerintah dan masyarakat menuntaskan
kasus suap tenaga honorer. Jika kasus itu dibiarkan begitu saja, hal itu sama
saja dengan melakukan pembiaran terhadap calon-calon birokrat yang berperilaku
korup.

Sebagus apa pun pembinaan aparatur negara diterapkan, apabila
nyata-nyata ada ribuan atau belasan ribu CPNS memasuki jenjang karir sebagai
birokrat dengan modal suap dan sogok, tentu akan rusak oleh personel yang sudah
berperilaku korup, apalagi dengan jumlah yang mencengangkan. Penerima dan
pemberi suap sama-sama pantas menerima sanksi paling berat karena tindakan itu
merusak sistem.

Pemalsu dokumen tenaga honorer kategori dua (K2) seharusnya tidak hanya
dilaporkan ke Ombudsman Perwakilan Jateng, tetapi juga ke pihak kepolisian.
Gubernur Ganjar Pranowo meminta semua pihak untuk bisa membongkar bersama-sama
dugaan penyimpangan tersebut. Dia pun “berjanji” akan menindak tegas tenaga
honorer yang terbukti memanipulasi data dalam seleksi calon pegawai negeri
sipil (CPNS) tahun 2013 (Koran Wawasan, 20/3/2014). Jika pelaku penyimpangan
diketahui lolos CPNS, maka pemerintah harus tegas mencoretnya.

Selain Jepara, Ombudsman juga mendapati laporan pemalsuan dokumen dalam
seleksi CPNS 2013 di Kabupaten Tegal, Kudus, Salatiga dan Cilacap. Penyuapan
dalam tes CPNS jalur honorer kategori dua (K2) tahun 2013 di Kudus juga terekam.
Dua orang swasta disebut-sebut memiliki rekaman berisi pembicaraan mengenai
suap honorer K2 agar bisa lulus dalam tes itu.

Dua orang pemilik rekaman tersebut yakni Ngasri dan Hariadi. Ngasri
yang beralamat di Desa Cranggang, Kecamatan Dawe, Kudus, awal Januari lalu
mengaku memiliki rekaman dimaksud. Ia mengutarakan hendak menjual rekamannya
itu. Namun, menurutnya, rekaman mengenai penyuapan tes CPNS bagi honorer K2 itu
berisi pembicaraan sejumlah orang yang disebut-sebut dekat Bupati Musthofa S
Wardoyo (Jawa Pos, 20/3/2014).

Dalam hal ini, pemerintah harus bertindak tegas dan tidak pandang buku
kepada oknum yang melakukan pemalsuan. Posisi CPNS memang menjadi idaman semua
orang, namun bukan berarti mereka seenaknya sendiri melakukan pemalsuan yang
tidak mengutamakan kejujuran birokrasi.

Solusi

Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan, baik untuk waktu dekat maupun
jangka panjang. Pertama; pemerintah dan BKD harus tegas menindak pelaku
pemalsuan. Bahkan, mereka tidak cukup dilaporkan ke Ombudsman, namun harus
dipolisikan agar jera dan tidak menimbulkan embrio kejahatan birokrasi.
Kedua; agar pelaku jelas dan tidak menimbulkan fitnah, maka hal itu
butuh penyelidikan dan pembuktian lebih lanjut. Pasalnya tidak semua GTT
melakukan kejahatan, di antara yang “bodong”, masih banyak guru honorer
berprestasi dan murni dalam melakukan seleksi.

Ketiga; meskipun masih dugaan, namun pemerintah dan ICW harus melakukan
verifikasi ulang kasus dugaan suap tenaga honorer K2 yang telah lolos menjadi
calon CPNS 2013 di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, dugaan kasus “CPNS bodong” di
wilayah Jawa Tengah juga terjadi kasus sama. Namun, belum ada pihak atau
masyarakat yang melapor. Seperti diketahui, sebanyak 1.226 tenaga honorer K2
diduga menyuap agar dapat mengikuti seleksi dan lolos menjadi CPNS 2013. Jumlah
penyuap diduga jauh lebih besar, karena penyogokan serupa diperkirakan terjadi di
berbagai daerah di Tanah Air.

Keempat; agar nasib GTT semakin jelas dan tidak berorientasi menjadi
PNS, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan “kerja kontrak.” Pemerintah
terutama BKD harus menindaklanjuti UU No 5/2014 tentang Aparat Sipil Negara
yang sedang digodog pemerintah pusat. Di Kota Semarang sendiri total ada 699
honorer K2 yang belum masuk. Mereka sebenarnya bisa diangkat sebagai pegawai
pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK), tapi kebijakan itu dari Kemenpan
dengan diawali proses tahapan tes masuk PPPK.

Tulis Komentar

Alamat email anda dirahasiakan