Gerakan Pemuda Nusantara Pati Usulkan Fatwa Haram Pemilu

0


PATI, ISLAMCENDEKIA.COM – Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Cabang Pati,
Jawa Tengah mengusulkan adanya fatwa haram Pemilihan Umum, baik itu Pemilukada,
Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden.

Hal ini disampaikan Hamidulloh Ibda yang juga penulis buku Demokrasi
Setengah Hati. Menurutnya, ongkos pemilu di Indonesia sangat berlebihan dan
tidak berdampak positif terhadap kemajuan Indonesia. Ibda juga mengusulkan itu
kepada Kiai Muslim Asslamy, ketua Forum Bahtsul Masa’il Kabupaten Pati. Kiai
Muslim yang juga penghafal Alquran mesrespon positif usulan tersebut.
Menurut
kiai muda Pati itu, saat ini kondisi demokrasi Indonesia semakin tidak sehat
dan pincang. “Saya akan mengusahakan fatwa haram Pemilu, karena
menghabiskan banyak uang negara, tapi tak berdampak positif terhadap kemajuan
Indonesia. Apalagi, utang negara jika dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia,
per orang terbebani utang Rp 8.000.000 lebih,” ungkapnya.
Menurut Kiai Muslim, hukum itu beredar dan mengikuti zaman. Jadi, bisa
saja pemilu itu menjadi haram ketika merugikan negara. “Indonesia itu
masih anut-anut, di Amerika hanya 2 partai, sedangkan di Indonesia banyak
partai, banyak pemilu, banyak keluar uang, tapi demokrasinya tidak sehat dan
justru membuang uang negara,” paparnya.
Ini mungkin kontroversial, lanjut Dia, namun Saya akan mengusahakan itu
dimulai dari Pati dengan mengumpulkan kiai-kiai se Pati agar mengeluarkan fatwa
haram pemilu.
Dalam kacamata demokrasi, Ibda juga menyoroti cacat bawaan yang timbul
dari demokrasi dan pesta demokrasi berupa pemilu. “Negara kita suka
berpesta, namun dampaknya justru merugikan. Tak hanya membuang uang negara,
namun pemilu justru menimbulkan dampak di berbagai hal, seperti money politics,
kampanye hitam, fitnah, adu domba, kerusuhan dan saling menjatuhkan.
“Indonesia sebenarnya belum siap menjadi negara demokrasi. Lebih baik,
presiden dan wakil presiden dipilih oleh DPR pilihan. Pemilu langsung justru
melahirkan ribuan kejahatan di berbagai bidang. Ini jelas merugikan dan haram
jika dipaksa,” jelas Ibda.
Di Indonesia, menurut Ibda sudah jelas dan terang-terangan ketika ada
pemilu pasti ada politik uang. “Tak hanya Pilpres, dari Pilkades pun sudah ada
politik uang. Ini sangat parah bin hancur dan kiamat,” jelas Dia.
Kalau pemilu melahirkan masalah, lanjut Ibda, itu kan haram karena hubungannya
dengan kesejahteraan rakyat. “Di sisi lain, money politics juga menjadi
embrio korupsi. Sudah melakukan politik uang, terus ketika jadi pejabat juga
korupsi. Ini jelas-jelas haram bertingkat-tingkat. Maka, fatwa haram pemilu
harus segera dikeluarkan,” harapnya.

Reporter dan Editor: Achmad Hasyim

Tulis Komentar

Alamat email anda dirahasiakan