Mafia Pangan

0

Oleh Hamidulloh Ibda
Akademisi Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
Di era kapitalisme, petani harus bertahan agar lumbung kesejahteraan
rakyat terjaga. Hal itu tidak akan terjadi jika tidak ada kebangkitan tani,
kedaulatan dan ketahanan pangan. Praktik kartel dan mafia di sektor pangan juga
harus diberantas.
Pekerjaan rumah presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK sangat
berat, terutama dalam mendaulat pangan. Kebutuhan ekonomi riil bagi terciptanya stabilitas ekonomi agar melahirkan
kesejahteraan harus menjadi poros pemerintahan Jokowi-JK. Berkaca pada
sejarah, rata-rata pemimpin di negeri ini lebih beriman pada ekonomi pasar yang dihidupi dari ”utang-piutang,”
pro-pertumbuhan dan tidak berbasis pada ekonomi riil, ekonomi kerakyatan
dan pertanian.
Emha Ainun Nadjib (2012) menyatakan petani adalah kunci dan masa depan
negara dan dunia. Dalam perspektif sosialisme, petani merupakan orang
terpenting di dunia. Tanpa petani, unsur pangan akan buntu. Banyak orang apatis
terhadap pertanian, padahal potensi pangan di Indonesia hakikatnya ditentukan
petani.
Indonesia adalah negara yang
sangat kaya. Sumber daya alamnya terlengkap di dunia. Indonesia memiliki hutan terluas di dunia yaitu 121 juta hektar dan terkaya ketiga setelah Brasil dan Konggo dalam mega
biodiversity. Indonesia
memiliki jumlah pulau 17.504 pulau (Degdagri, 2004). Jumlah penghuninya adalah 211.000.598 yang
menurut perhitungan pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 250 juta jiwa dan
tahun 2050 bisa mencapai 290 juta.
Sayangnya, secara sosiologis
kita dapat menyebut Indonesia sebagai “bangsa kaya” yang “miskin” karena hidup
kekurangan sehingga utang tiap tahun. Proyek utang-piutang ini lah awal mula
penjajahan baru secara sosial, politik, ekonomi dan budaya. Jika tidak
ada kebangkitan petani, pangan di negeri ini terancam.
Masalah mendasar yang kita hadapi adalah kemiskinan dan pengangguran.
Padahal Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kemiskinan dan
pengangguran bukan sekadar permasalahan statistik atau angka, melainkan
persoalan nyata mengenai sulitnya kondisi kehidupan rakyat kita, terutama
petani.
Negeri mafia pangan
Salah satu masalah yang terus membuat sektor pangan tak pernah
berdaulat di negeri ini adalah kuatnya cengkeraman para mafia, salah satunya
mafia pupuk. Sebentar lagi, bulan Januari musim panen. Bulog mestinya
difungsikan. Saat Jokowi dilantik, itu sudah masuk musim tanam. Kita harus
antisipasi kelangkaan pupuk yang selalu jadi mainan mafia pupuk.
Tidak hanya mengantisipasi potensi kelangkaan pupuk di musim tanam,
pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla juga harus mengantisipasi kemungkinan
kelangkaan benih. Selama ini, pupuk dan benih selalu menjadi “permainan”
oknum-oknum di sektor pangan, hal itu bukan rahasia lagi.
Lihat saja kita masih menemukan pupuk bersubsidi di Kuching, Malaysia.
Ini merupakan permainan, persis seperti mafia BBM. Di bulan Oktober 2014 saat
Jokowi sudah mulai bekerja, masalah mafia seharusnya sudah bisa diberantas.
Oktober mafia pupuk harus diselesaikan (Kompas, 20/9/2014).
Padahal, Indonesia
sangat mungkin untuk secepatnya bisa berdaulat di sektor pangan. Tetapi memang
sektor ini seperti salah urus dan kelola. Ia pun mencontohkan BUMN Sang Hyang
Sri yang bergerak dalam pembudidayaan benih. Perusahaan pelat merah yang
memunyai lahan untuk pembudidayaan benih hingga 3.000 hektare itu kini “megap-megap.”
Seandainya diurus dengan benar, Sang Hyang Sri bisa menjadi “juru
selamat” bagi petani, terutama untuk memenuhi bibit atau benih unggul tanaman
pangan atau komoditas. Kita tahu, Sang Hyang Sri punya 3.000 hektare lahan. Namun
saat ini tidak demikian, karena orientasinya proyek sehingga kreativitas tak
ada lagi.
Badan Urusan Logistik atau Bulog dulu bisa jadi pengaman harga pangan, namun
sekarang tidak lagi. Maka dari itu, kita harus mengembalikan fungsi Bulog.
Bulog juga tak perlu melulu cari untung, tapi jadi agent development,
menjadi stabilisitator harga dan penjaga stok nasional.
Apalagi Bulog, kata Benni, sudah punya gudang-gudang di pelabuhan atau
di kota-kota di daerah. Tinggal fungsikan itu kembali sehingga, ketika masa
paceklik tiba, masalah pangan tak terus jadi problem. Tak hanya itu, saat ini
gudang-gudang Bulog atau KUD menganggur, bahkan menjadi lapangan futsal.
Para mafia pemburu rente di sektor pangan itu masuk di kala musim panen
petani. Contohnya membanjirnya bawang impor dari luar yang masuk ke Brebes,
Jawa Tengah. Bawang impor yang masuk “jelek-jelek”, sementara bawang Brebes itu
kualitas nomor satu. Tapi di-packing jadi bawang Brebes dikirim ke Papua.
Praktik-praktik curang seperti itulah yang mesti diberantas di era
Jokowi. Kita yakin Jokowi berani. Karena itu, menteri pertaniannya pun harus berani
memberantas mafia, bukan malah melanggengkannya.
Berantas mafia pangan
Memberantas mafia butuh keberanian. Pertama; kembali ke aturan yang
ada. Jika ada regulasi yang condong pada penguasaan pasar oleh sekelompok
orang, atau monopolistik, itu harus dievaluasi dan perbaiki. Mengapa? Karena di
situ mafia atau kartel bermain.
Kedua; di awal pemerintahannya, pemberantasan mafia impor pangan atau
praktik kartel dalam tata niaga, mesti jadi prioritas, bahkan mesti jadi
prioritas dalam program 100 hari Jokowi-Jusuf Kalla. Harus dikembangkan usaha
di luar masa tanam agar petani tak menganggur ketika masa tanam usai. Ia pun
mengusulkan agar pemerintah ke depan membangun industri dasar pengelolaan hasil
pertanian. Di industri dasar ini, produk pertanian paling tidak bisa diolah
dalam satu atau dua proses.
Banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi Jokowi di sektor pangan,
terutama komitmen Jokowi untuk melindungi petani dari serbuan produk pangan
impor. Oleh sebab itu, produktivitas petani domestik mesti digenjot dan
didukung, baik oleh politik anggaran, regulasi, maupun riset serta teknologi
tepat guna.
Kita harus mengapresiasi karena kedaulatan pangan menjadi prioritas
pemerintahan Jokowi. Setidaknya, ada lima strategi dasar yang harus dilakukan.
Lima strategi itu, antara lain, pengembangan usaha tani berbasis agribisnis dan
agri-industri, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, revitalisasi
dan penguatan kelembagaan petani, pengembangan teknologi tepat guna berbasis
kearifan lokal melalui revitalisasi dan penguatan lembaga riset, serta
pembangunan infrastruktur pertanian dan perdesaan.
Strategi dasar itu harus mencapai sasaran kebijakan di level petani,
lahan, infrastruktur, teknologi, industri, benih, dan kelembagaan. Pemerintahan
Jokowi ke depan harus segera menyiapkan infrastruktur pendukung pertanian,
misalnya membangun 25 waduk baru dan saluran irigasi baru untuk 3 juta hektare
serta mencetak sawah baru seluas 1 juta hektare. Reformasi agraria juga mutlak
dilakukan. Hal ini penting untuk memperbesar akses petani terhadap lahan pangan
baru, yakni seluas 9 juta hektare.
Kebangkitan pangan
Jika pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen penuh, bisa mencapai swasembada
pangan dalam waktu dua tahun, selambatnya di tahun 2017. Swasembada itu
termasuk beras, jagung, gula, sagu, singkong, kentang, rumput laut, daging, dan
ikan yang saat ini masih dilakukan impor. Kementerian Pertanian harus bisa
mewujudkan swasembada pangan dan menghilangkan kebergantungan pada impor
pangan.
Fakta yang terjadi, ketimpangan kesenjangan kian menganga. Padahal 60
persen penduduk tinggal di perdesaan dan 70 persen di antaranya berprofesi
sebagai petani. Di sisi lain, sektor pertanian hanya menyumbang 13,6 persen
PDB.
Pangan dan pertanian di Indonesia bisa bangkit jika melakukan beberapa
gerakan. Pertama; menciptakan undang-undang pangan yang jelas dan menguntungkan
rakyat. Kedua; implementasi kemandirian pangan dari level bawah hingga atas.
Ketiga; menciptakan road map yang berisi optimalisasi peran bulog, setop
impor, diversifikasi, gerakan cinta produk dalam negeri, optimalisasi lumbung
desa.
Tak kalah penting, revitalisasi kurikulum pangan harus dilakukan,
bendungan, infrastruktur, jenis pangan, fungsi pangan, agensi pangan dan
modernisasi industri pangan. Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla perlu mempercepat
tersedianya peta dasar pertanahan yang baku.

Tulis Komentar

Alamat email anda dirahasiakan