Komisi Ideologi Nasional

0
Komisi Ideologi Nasional

Tanpa ideologi, suatu bangsa buta dan tersesat. Pancasila sebagai
ideologi bangsa Indonesia harus diruwat kembali. Mengapa? Saat ini nilai-nilai Pancasila mulai luntur, sistem politik Pancasila hancur dan
ditinggalkan. Ajaran ekonomi Pancasila hancur juga dilupakan, konsep
kebudayaan Pancasila korslet dan dibiarkan.

Ideologi selain Pancasila di kehidupan kenegaraan kita mulai menguat,
menjamurnya undang-undang, peraturan dan kurikulum pendidikan yang bertentangan
dengan Pancasila dan rasa bangga terhadap Pancasila mulai terkikis.
Setiap negara di dunia
ini lahir dengan ideologinya masing-masing. Ideologi lahir dari faham dan kondisi warganya. Tetapi,
ideologi negara tak bisa hidup kecuali kontinu disemai sebagai pegangan
hidup kenegaraan. Sebagai usaha menghidupkan dan mentradisikan ideologi negara,
kita berkewajiban membentuk satu komisi independen yang bertugas khusus
melestarikan ideologi negara agar tak mati dan tergantikan ideologi lainnya
yang merusak negara. Mengapa
demikian? Karena ideologi menjadi “ruh” dalam bernegara.
Indonesia adalah bangsa yang lahir dari tradisi kepahlawanan, kuat
memegang prinsip/ideologi dan kejuangan yang 
kental (Mochtar Pabottingi, 2011:6). Namun, jasa pahlawan kita lupakan,
bahkan baju ideologi kita tinggalkan. Sebuah keadaan tanpa ideologi sedang kita
jalani. Kita buta, padahal memiliki pegangan Pancasila.
Peter Edman (2007) mejelaskan kunci sukses Partai Komunis Indonesia
(PKI) karena ideologinya kuat. Dalam sistem politik PKI, id dan logos
menjadi penting. Tanpa itu, kemerdekaan menjadi sia-sia saja. Hancurnya negara
bisa berawal dari kehancuran ideologinya.
D.N Aidit (2010) menjelaskan tanpa ideologi, seorang dan partai akan
terjatuh menjadi kerumunan domba yang mudah dimakan musang penjajah. Partai,
organisasi bahkan negara adalah alat. Sebab, yang sesungguhnya harus dituju
adalah “ideologisasi” dari warganya untuk selalu memperjuangkan cita-cita
kerakyatan, kesamaan kelas dan kesejahteraan ekonomi.
Saat PKI dipimpin D.N Aidit maju pesat karena ideologinya kuat. Tidak
sekadar berorganisasi saja, perluasan jaringan, mereka juga mendirikan sekolah
dari tingkat dasar sampai universitas. Di sini terlihat PKI sangat maju dalam
memikirkan kaderisasi anggota partai dengan membidik anak-anak muda melalui
pendidikan. Hal itu sangat kontra karena sampai sekarang di Indonesia tampaknya
tidak ada satu partai pun serius memikirkan pendidikan sampai pada praksis
mendirikan sekolah dan  universitas.
Sudah saatnya kita “melawan lupa” dan kembali pada ideologi bangsa.
Komisi Ideologi Negara
Rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendirikan Komisi Ideologi
Nasional (KIN) harus didukung dan disambut mesra. Ketua Tim Kajian Sistem
Ketatanegaraan Indonesia MPR, Muhammad Jafar Hafsyah menyatakan reformasi telah
mengakibatkan ideologi negara terabaikan.
Untuk meminimalkan kondisi itu, MPR tengah memproses pembentukan
institusi dengan tugas pokok merevitalisasi Pancasila sebagai ideologi negara.
Setelah reformasi, Pancasila tidak lagi menjadi ideologi negara dan
lembaga-lembaga yang dulunya bertugas mengawal Pancasila pun dihapus.
Pembentukan KIN mengerucut dari hasil kerja Tim Kajian Sistem
Ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu alat kelengkapan kerja MPR. Dalam
hal ini MPR menugaskan tim kajian itu untuk mensosialisasikan Pancasila. MPR oleh
undang-undang diberi tugas sosialisasi pilar-pilar negara, di antaranya
Pancasila sebagai ideologi negara.
KIN merupakan semacam wadah yang konsen membicarakan ideologi negara.
Hanya saja bentuknya tidak seperti BP7 atau Badan Pembinaan Pendidikan, Pelaksanaan
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang kini sudah tidak ada lagi.
BP7 itu resmi dibuat berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) dan juga ada di dalam Tap MPR, karena KIN belum sampai ke
level itu, maka harus didukung penuh.
KIN menjadi
urgen karena beberapa alasan. Pertama,
belum ada lembaga yang secara
khusus bekerja dalam kerangka kerja komisi ideologi negara. Kedua, rendahnya
kredibilitas lembaga-lembaga negara yang telah ada sebelumnya akibat adanya
asumsi dan bukti mengenai korupsi yang mengakar dan sulit diberantas.
Ketiga, tidak
independennya lembaga-lembaga negara yang lain karena suatu alasan tunduk di bawah pengaruh rezim tertentu. Keempat, ketidakmampuan lembaga-lembaga negara
dalam melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan pada masa transisi, baik
karena persoalan internal maupun eksternal.
Kelima, adanya pengaruh global yang menunjukkan
kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga negara tambahan, baik
yang disebut state auxiliary institutions/organs/agencies maupun institutional
watchdog
(lembaga pengawas) yang dianggap sebagai kebutuhan dan keharusan.
Pasalnya, lembaga-lembaga
negara yang ada merupakan bagian dari sistem lama yang harus diperbaiki.
Prinsip ideologi negara
KIN harus berlandaskan UU
No.12 /2011, Pasal 7 ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
menegaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga yang ditugaskan menjaga ideologi Pancasila, KIN
harus menjalankan ruh dari beberapa prinsip dasar. Pertama, prinsip konstitusionalisme. Yaitu gagasan yang menghendaki agar
kekuasaan para pemimpin dan badan-badan pemerintahan yang ada dibatasi, sehingga hak-hak dasar warga negara
makin terjamin serta demokrasi terjaga.
Kedua, checks
and balances
. Tujuannya agar praktik pemerintahan
dapat saling kontrol yang mampu menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Ketiga, prinsip integrasi. Proses pembentukan lembaga-lembaga negara yang tidak
integral dapat mengakibatkan tumpang-tindihnya kewenangan antarlembaga
sehingga menimbulkan inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Keempat, kemanfaatan
bagi warga negara. Pembentukan lembaga negara ini ditujukan memenuhi
kesejahteraan warganya serta menjamin hak-hak dasar warga negara yang diatur
konstitusi. KIN, ke depan
harus dijalankan untuk kepentingan umum dan kebaikan warganya secara
keseluruhan serta tetap memelihara hak dan kewajiban semua warga negara.
Makna ideologi negara
Sebuah lembaga akan bermakna apabila mampu membuat perwujudan dari apa
yang dipikirkan atau apa yang dikonsepsikan berguna bagi warga negara. Tanpa kegunaan, kita tidak mungkin bergerak. Tanpa
bergerak, kita tidak
mungkin berideologi. Pemaknaan
itu akan mencapai nilai tertinggi bila teori dan praktik sejalan. Teori tanpa praktik seperti orang buta di tengah jalan. Praktik tanpa
teori bagaikan roda tanpa poros.
Ada sepuluh poin makna lembaga ideologi
negara Indonesia, meliputi kekeluargaan,
gotong-royong, persatuan, demokratis, menentukan, menolak intervensi, saling menghormati, bebas bertanggung jawab, antikekerasan dan cinta
damai. Tentu saja, cara pembentukan KIN harus merujuk pada Pancasila dan
UUD 1945 (constitutionally entrusted power) dan berdasarkan perintah
undang-undang (legislatively entrusted power).
KIN harus dibentuk
atas dasar perintah dan atau Keppres guna membantu kepala negara dalam menjalankan fungsi ideologisnya.
Untuk mewujudkan Pancasila sebagai ideologi negara serta memastikan pengamalan
dan penghayatannya dalam kehidupan masyarakat dan negara, sangat diperlukan
lembaga negara yang bertugas merumuskan dan memantau semua produk hukum agar
sesuai dengan Pancasila.
Sebenarnya, hal itu bisa dilakukan dengan dua alternatif. Jika ada
amandemen UUD, maka perlu penambahan satu pasal dalam UUD yang terdiri dari
tiga ayat, yaitu: (a) ideologi negara adalah Pancasila; (b) semua ideologi lain
yang bertentangan dengan Pancasila dilarang; (c) Pengaturan tentang
implementasi Pancasila diatur dalam UU dan peraturan turunannya.
Namun yang seharusnya dimasukkan dalam pasal UUD adalah mengenai
keberadaan dan eksistensi komisi negara yang secara khusus menangani masalah
ideologi negara. KIN sebenarnya perlu dipasalkan sebagai ideologi negara.
Mengapa? Sangat aneh jika konstitusi negara tidak bicara ideologi negara.
Masuknya Pancasila di dalam pasal adalah menjelaskan posisinya sebagai nilai
dasar, norma utama, etika kebangsaan dan ideologi negara. KIN bagi negara bukan
segalanya, namun segalanya berawal dari sana.

Oleh Hamidulloh Ibda
Penulis Buku Demokrasi Setengah Hati (Kalam Nusantara: 2013),
Pemikir Kebangsaan 

Tulis Komentar

Alamat email anda dirahasiakan