Pancasila Sepenuh Hati

0

Oleh Hamidulloh Ibda
Direktur Utama Forum Muda Cendekia (Formaci) Jawa Tengah
Setiap negara di dunia ini lahir dengan ideologinya masing-masing.
Ideologi itu lahir dari faham dan kondisi warganya. Ideologi negara tak bisa
hidup kecuali kontinu disemai sebagai pegangan hidup kenegaraan, termasuk dalam
politik.
Sebagai usaha menghidupkan dan mentradisikan ideologi negara, kita
berkewajiban “berpancasila sepenuh hati”. Politiknya dan demokrsinya adalah
politik dan demokrasi Pancasila sepenuh hati. Tujuannya untuk melestarikan
ideologi negara agar tak mati dan tergantikan ideologi lain.
Pancasila menjadi tonggak kemajuan Indonesia. Pancasila di segala zaman
dan kondisi apapun tetap relevan diterapkan di Indonesia. Tanpa Pancasila,
Indonesia tak bisa menjadi negera yang unggul dalam segala hal. Di dalamnya,
terkandung nilai luhur, nilai-dasar, nilai instrumental, nilai praksis dan
nilai teknis. Maka, Pancasila sepenuh hati harus ditegakkan.
Pancasila menjadi ideologi Indonesia yang lestari tetapi juga dinamis.
Nilai luhur dan dasar bersifat tetap, sementara nilai instrumental,
nilai-praksis dan nilai teknis dapat direformasi sesuai dengan perkembangan
tuntutan zaman. Penafsiran itu tidak bisa diselewengkan seenaknya. Saat ini
nilai-nilai Pancasila terdistorsi dan dikhianati masyarakat Indonesia sendiri.
Dulu, hakikat (sila-sila Pancasila) dalam penerapannya pernah
disalahtafsirkan di masa Orde Lama (berupa Trisila kemudian Ekasila). Di masa
Orde Baru “disepihaktafsirkan” (P-4, asas tunggal Pancasila, referendum,
massa-mengambang). Juga “direformasitafsirkan” (masih diproses oleh BP-MPR)
karenanya belum final, dan direncanakan akan dituntaskan pada Sidang Tahunan
MPR bulan Agustus 2002 pada agenda Perubahan-IV UUD 1945) di Era Reformasi.
Tahun ini, Pancasila kembali disalahtafsirkan dengan memunculkan UU
Pilkada. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan disalahtafsirkan. Di 
dalamnya terkandung makna bahwa NKRI menerapkan asas kerakyatan. Asas
ini sebagai landasan penerapan kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat ini sebagai
basis demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi itu bersifat universal bagi
bangsa-bangsa beradab di dunia.
Pilkada langsung dan tidak langsung bukan sekadar masalah metode
politik, namun harus mengutamakan “nilai demokratis”. Robert Ahlan Dahl
(1915-2014) menjelaskan parameter kehidupan demokrasi adalah pemilu langsung.
Artinya, jika Pilkada dilaksanakan lewat DPR, hal itu belum memenuhi syarat
negara demokrasi.
Sadek J. Sulayman (1993) menjelaskan standar baku demokrasi harus
melaksanakan pemilu dan kebebasan berbicara tiap warga negara. Jadi, Pilkada
tak langsung sangat melukai spirit demokrasi. Secara sederhana, demokrasi di
Indonesia adalah “setengah hati” dan melumpuhkan jiwa Pancasila.
Absennya Ideologi
Dalam kehidupan kenegaraan kita, nilai-nilai Pancasila harus
tertradisikan di semua zaman, tempat dan kesempatan. Sayangnya, kita justru
melihat banyaknya nilai-nilai itu makin luntur. Muncul dan menguatnya
fundamentalisme menggusur nilai spiritualisme (sila pertama). Berkembangbiaknya
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menggusur nilai humanitas (sila kedua).
Bercokolnya neoliberalisme menggusur nilai nasionalitas (sila ketiga).
Menangnya kartel dan oligarki menggusur nilai sovereinitas (sila keempat).
Mentradisinya individualisme dan “gotong-nyolong” menggusur nilai
sosialitas (sila kelima). Lunturnya nilai-nilai Pancasila dan menguatnya
nilai-nilai yang melawannya mengakibatkan gagasan staatsidee dan rechtsidee
yang menempatkan Pancasila sebagai konstitutif dan regulatif perlahan dan pasti
memudar, luntur dan ditinggalkan.
Perkembangan politik saat ini sangat paradok dengan Pancasila, rasanya
kita dituntut tetap harus mengembangkan sikap rasional dan berpikir jalan
lurus. Tujuannya agar perkembangan tidak kontradiksi. Kita harus berhati-hati
dalam memutuskan sebuah “undang-undang” yang tidak memakai rasionalitas Pancasila.
Sebagai negara demokrasi, Indonesia harus menerapkan prinsip pembagian
kekuasaan antarlembaga negara, Pemilu yang bebas jurdil, multiparpol,
pemerintahan mayoritas, perlindungan minoritas, pers yang bebas demokratis,
kontrol publik/sosial, negara untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik.
Sayangnya, nilai luhur itu sudah “kritis” bahkan rakyat diajarkan “kebodohan”
lewat peraturan-peraturan yang tidak memihak hati nurani rakyat.
Politik Pancasila
Pancasila mengamanatkan politik yang demokratis dan tidak menyembelih
hak-hak rakyat. Emha Ainun Najib (2013) menjelaskan politik Pancasila adalah
politik yang sangat revelan dengan kejiwaan bangsa. Politik Pancasila selalu
mengutamakan kebersamaan dan harmoni daripada kepentingan pribadi dan golongan.
Sebab, politik golongan saat ini tak bisa dipercaya dan mampu menyalurkan
aspirasi rakyat.
Munculnya Undang-undang Pilkada menjadi bukti pengkhianatan nilai-nilai
Pancasila. Hak demokratis rakyat disembelih oleh mereka yang tidak bertanggung
jawab atas amanah yang diberikan oleh rakyat. Frans Magnis Suseno (1997)
mejelaskan parameter negara demokrasi adalah menjamin rakyat mendapatkan
hak-hak demokratis. UU Pilkada secara jelas “menyembelih” hak-hak demokratis
rakyat.
Berpolitik Pancasila harus menggunakan metode dialogis dan konsensual
dengan menjadikan ideologi sebagai bukan saja weltanschauung yang bersifat
pandangan dunia, tapi juga sebagai way of life bangsa dalam hidupnya
sehari-hari. Jika hal itu berjalan, politik di Indonesia pasti bermartabat dan
sangat dicintai rakyat dan Tuhan.
Mohammad Hatta (1966) menulis risalah tentang “Pancasila Djalan Lurus”.
Maksudnya adalah, kita harus memulai sistem politik berbasis ideologi Pancasila
yang tidak ke kiri maupun ke kanan. Kita harus lurus dalam menjalankan dasar
pemikiran filosofis ini untuk memaknai kehidupan lainnya.
Kita harus membentuk sistem politik Pancasila yang kuat dan adaptif
dalam semua bidang. Jika kita gagal menciptakan dan mentradisikan sistem
Pancasila menjadi sebuah kesatuan Trisakti Bung Karno, maka masa depan kita
“kelam”. Ingat, tanpa kesatuan gerakan Pancasila, kita sama saja menelantarkan
rakyat dalam bidang politik. Itu artinya, kita mengkhianati cara berpikir
maupun sikap batin bangsa Indonesia.
Rekonsiliasi Pancasila
Agar Pancasila tetap mendarahdaging di jiwa manusia Indonesia, harus
ada penanggungjawab legal standing bagi seluruh produk undang-undang.
Pemerintah harus didesak dengan fakta-fakta yang non-Pancasilais agar ikut
mengembangkan dirinya tidak diperintah atau diayomi kekuatan-kekuatan yang
non-epistemologis dan non-Pancasilais. Contoh begitu banyak yang menyangkut
kepentingan publik yang tidak ada keberpihakannya secara mendasar seperti UU
Pilkada yang saat ini menjadi polemik.
Memastikan kedudukan dan keberadaan Pancasila sebagai philosofische  grondslag (dasar filosofis) atau  weltanschauung  (pandangan 
hidup) bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, memastikan disemainya
nilai-nilai inti yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,
kebijaksanaan serta keadilan. Pancasila juga harus dipastikan sebagai identitas
atau jati diri kebangsaan Indonesia.
Di jiwa manusia Indonesia, Pancasila harus merasuk dalam kepribadian,
karakter bangsa dan corak peradaban bangsa Indonesia. Pemerintah juga harus
memastikan terlaksananya kultur dan tradisi Pancasila di semua lembaga
pendidikan formal, informal dan non-formal.
Dengan revolusi mental diharapkan pemerdekaan ini dimulai dari individu
masing-masing tapi ini tidak cukup karena akan menjadi individualis. Revolusi
mental yang diharapkan bisa mengikat dan berjaringan antara manusia satu dengan
manusia lainnya, sehingga diartikan manusia satu dengan manusia lainnya saling
menguatkan bukan saling melemahkan.
Mahatma Gandhi
(1869-1948) di India mengajarkan sistem filosofi yang bermuara pada
tujuh dosa sosial (seven social sin) yang menjadi rujukan Perserikatan
Bangsa Bangsa. Jika kita mampu menjadikan Pancasila bisa berlaku seperti hal
itu maka warga negara Indonesia pasti bangga terhadap ideologinya. Satu perasaan yang sudah
lama hilang akibat gerusan globalisasi yang meminggirkan ideologi Pancasila.
Tak kalah penting,
yang harus dibentuk
bukan hanya vanguard of the constitution. Namun juga vanguard of the Pancasila dengan cara konsientisasi program
kursus Pancasila di semua kalangan, terutama di jaringan politik,
parpol, intelektual, sekolah,
kurikulum dan tradisi untuk membangun karakter yang Pancasilais.

Tulisan ini pernah dimuat pada desk Opini Koran Pagi Wawasan, Senin 6 Oktober 2014

Tulis Komentar

Alamat email anda dirahasiakan